Surabaya, sibernas.id – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) mengatakan saat ini semakin banyak anak muda yang memiliki sifat individualis dan hedonisme, Kondisi ini semakin mengancam terwujudnya “Indonesia Emas” di tahun 2045.
”Saya sering mengatakan anak-anak muda pada baru dapat sedikit saja sudah ingin tampilnya ‘wah’,” kata dr. Hasto saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) IV Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) yang diadakan secara hybrid di Hotel Best Western Papilio, Surabaya dan melalui LIVE youtube, Senin 5/6/2023). Munas IPeKB berlangsung hingga 9 Juni 2023, dilanjut workshop yang digelar bekerja sama dengan Yayasan Demi Kita dan SUN Education Group.
Hasto mengatakan, dengan bertambahnya usia tidak produktif dan usia produktif yang memilih untuk menjadi individualis menyebabkan bangsa ini tidak memiliki harapan untuk mencapai Indonesia Emas pada 2045. ”Makanya (kita) harus hati-hati,” tandas Hasto,
Pada bagian lain penjelasannya, Hasto mengemukakan bahwa pemerintah mempunyai harapan serius dengan bonus demograf. “Kemudian kita banyak yang usia produktif, pendapatan perkapita naik cepat, kemudian kita keluar dari jebakan “middle income threat”, kan seperti itu maunya. Tetapi kalau pendidikannya rendah dan tidak punya keterampilan, waduh berat sekali (mencapai Indonesia Emas 2045),” tambah Hasto.
Hasto juga mengingatkan saat ini bangsa Indonesia menghadapi tantangan atau ‘pressure of Change’, di mana ada tekanan untuk berubah. Parameter perubahan itu tertera dalam target SDGs, di mana pada 2030 harus terealisasi utamanya penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka kelaparan.
Sementara itu, dalam sambutannya Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur, Dra. Restu Novi Widiani, MM, mengatakan bahwa kasus stunting di Jawa Timur mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hingga akhir 2022 sudah di angka 19,2 persen.
Percepatan penurunan stunting di Jawa Timur, menurut Restu, dilakukan keroyokan. ”Masalah stunting bukan saja masalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan BKKBN, tetapi masalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Semua harus berperang melawan stunting, menurunkan, sehingga tercapai cita-cita kita bersama tahun depan menjadi 14 persen, bahkan lebih kurang dari itu,” jelas Restu mengutip instruksi TP PKK Jawa Timur.
Gubernur Jawa Timur sendiri menempatkan stunting menjadi program prioritas di Jawa Timur. Menurut Restu, di Jawa Timur, terutama di daerah Banyuwangi, Probolinggo, Jember, Bondowoso, dan Lumajang, angka kematian ibu, angka kematian balita, stunting, dan juga dispensasi perkawinan anak, sangat tinggi. Keadaan ini akan menghalangi upaya penurunan stunting.
Restu berharap, melalui Munas IPeKB pihaknya bisa mengadopsi praktik baik pelaksanaan percepatan penurunan stunting untuk Jawa Timur. “Kalau Jawa Timur itu bisa bagus, saya rasa 75 persen dari bagian Indonesia juga sudah berhasil,” ujar Restu. Munas IV IPeKB sendiri menaruhkan perhatian pada kondisi Jawa Timur yang cukup memprihatinkan.
Dalam keterangan terpisah, panitia penyelenggara menjelaskan bahwa IPeKB merupakan organisasi profesi bagi penyuluh KB di lingkungan BKKBN yang setiap tahunnya mengadakan munas. Munas bertujuan menyempurnakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; Menetapkan kode etik penyuluh KB; Membuat program kerja; Menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengurus IPeKB masa bakti 2017-2021; Memilih pengurus inti; dan menyampaikan rekomendasi kepada instansi Pembina ke BKKBN.
