PT. Vale Serahkan Plakat Program PPM SDGs pada Puncak Perayaan HUT Lutim

  • Bagikan

Luwu Timur, sibernas.id – Sebagai perusahaan tambang yang memiliki komitmen untuk menerapkan praktek-praktek berkelanjutan, PT Vale juga berkontribusi pada pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Untuk itu, pada puncak perayaan HUT ke-21 Lutim di Lapangan Malili, PT Vale menyerahkan plakat selayang pandang Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dukungan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa 2023 dengan total anggaran Rp11,4 miliar.

Secara simbolis program yang diserahkan, diantaranya galeri UMKM Desa Pekaloa, Mobil Kebersihan Desa dan Sertifikat Pelatihan Keterampilan Kerja (Alat Berat) Desa Pasi-pasi dengan jumlah peserta 25 orang.

Mewakili manajemen PT Vale, penyerahan plakat dilakukan oleh Chief Operating Officer (COO) Abu Ashar kepada Bupati Luwu Timur Budiman didampingi Director External Relations PT Vale, Endra Kusuma.

Program ini sebagai wujud sinergi terhadap pembangunan daerah dan kemandirian pasca tambang.

Tercatat, sebanyak 98 program terlaksana di 38 desa pada empat kecamatan pemberdayaan, yang terbagi dalam tiga kategori besar program, yaitu Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdiri dari 40 kegiatan, Penguatan Resiliensi Sosial-Ekologi yang terdiri dari 47 kegiatan, dan Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan yang terdiri dari 11 kegiatan.

Sejalan dengan program ini, Budiman mengatakan, HUT ke-21 Kabupaten Lutim ini merupakan momentum yang penting untuk bersyukur atas pencapaian yang telah diraih selama ini, dan panggilan untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan di tingkat desa.

“Desa adalah pondasi keberhasilan sebuah kabupaten, dan bersama-sama kita harus memastikan bahwa setiap desa di Lutim berkembang secara berkelanjutan,” ucapnya.

Hasil pengukuran status desa melalui Indeks Desa Membangun (IDM) menunjukkan tidak ada lagi status desa tertinggal di Lutim. Dari total 125 desa, 46 desa telah meraih status sebagai desa maju, 10 desa adalah desa mandiri, dan 68 desa lainnya berstatus desa berkembang.

“Ini menandakan bahwa arah dan kebijakan pemerintah terhadap pembangunan desa melalui Program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) satu miliar satu desa telah berjalan sesuai harapan masyarakat,” tuturnya

 

  • Bagikan