Kendari, sibernas.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi secara Virtual yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.
Rakor ini membahas langkah konkret Pengendalian Inflasi di daerah oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) bersama Pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia.
Melalui zoom meeting tersebut, Pemprov Sultra mengikutinya yang diselenggarakan di Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sultra, Senin, 9 Januari 2023).
Rakor tersebut dipimpin langsung Menteri Kemendagri RI, Tito Karnavian dan Kepala BPS RI Dr. Margo Yuwono. Juga hadir mendampingi, yaitu Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Badan Pangan Nasional (Bapenas) Dr. I Gusti Ketut Astawa, Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI Dr. Kasan, Direktur Jenderal Holtikultura Dr. Pristianto, para Pejabat Utama Kementerian dan Lembaga serta para Gubernur dan para Forkopimda seluruh Indonesia.
Pemprov Sultra mengikuti Rakor tersebut di Aula Merah Putih Rumah Gubernur Sultra, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan PemprovSultra Suharno didamping Kadis Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Sultra Hj. Sitti Saleha dan Hj. Usnia Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sultra. Selain itu hadir juga Kepala BPS Sultra Agnes Widiastuti, Perwakilan Bank Indonesia, Sekdis Tanaman Pangan Sultra Ari Sismanto dan beberapa pejabat terkait.
Kepala BPS RI Margo Yuwono dalam paparannya menyampaikan catatan peristiwa global tahun 2022 ada 4 hal yang mempengaruhi perkembangan inflasi antara lain.
Pertama, kata dia, pemulihan pandemi Covid-19,kedua Konflik Geopolitik, ketiga Pengetatan keuangan sejumlah negara dan keempat Tekanan inflasi Global dan catatan peristiwa sepanjang tahun 2022
“Jadi penting disampaikan memahami dinamika bulan Januari kelangkaan minyak goreng, bulan April Kenaikan harga avtur, bulan Mei Ramadhan dan Idul Fitri, bulan Juni Anomali cuaca dibeberapa wilayah, bulan September penyesuaian harga BBM bersubsidi dan bulan Desember libur sekolah, Natal dan tahun baru 2023,”terangnya.
Sementara itu, lanjutnya, kebijakan pengendalian Inflasi oleh pemerintah dilakukan dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, dilakukan evaluasi setiap hari Senin melihat perkembangan harga di seluruh Kabupaten/Kota.
“Inflasi tahun ke tahun dan tahun Kalender ini (2022) sebesar 5,51% dan inflasi bulannya 0,66% dapat dipahami di bulan Desember, bisa memicu permintaan dan juga menyebabkan kenaikan harga beberapa komunitas dan transportasi kalau dilihat penyebab inflasi secara nasional ini,”katanya.
Kata dia, ada 3 kelompok komoditas yang terpengaruh besar yaitu, Kelompok inflasi makanan, minuman dan tembakau secara tahunnya terjadi inflasi 5,83, 2). Perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga terjadi inflasi 3,78% dan 3). Transportasi Inflasi 15,26. Tiga kelompok inflasi tahunan di tahun 2022 untuk melengkapi bagaimana sepanjang tahun 2022.
“Penyebab inflasi terutama harga yang bergejolak kata kuncinya harus memperkuat pengelolaan stok, menjaga ketersediaan komoditas pangan dan menciptakan kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor bahan pangan,”ungkapnya.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa secara umum diawal tahun 2023 harga pangan menunjukkan stabil, baik di tingkat hulu maupun hilir.
Oleh itu, kata dia, Bapenas dalam penguatan cadangan pangan nasional yaitu Optimalisasi kinerja Bulog untuk menyerap gabah/beras petani pada panen raya tahun ini (Februari dan April 2023) untuk memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan penerbitan regulasi pendukung penguatan cadangan pangan pemerintah.
“Sebagian besar harga barang kebutuhan pokok per 6 Januari 2023 beberapa komoditas mulai menunjukkan tren kenaikan yang signifikan dibandingkan minggu lalu dan bulan lalu (kata Dr. Kasan Kemendag),”katanya.
Sementara itu, Mendagri RI Tito Karnavian mengatakan dalam perkembangan harga bahan pangan Minggu 1 Januari 2023 pada tanggal 6 Januari 2023 telah terpantau komoditas yang menyumbang kenaikan sekaligus penurunan di seluruh kabupaten/kota Indonesia yaitu:
“Pertama cabai rawit terjadi kenaikan di 81 kab/kota namun terjadi penurunan di 42 kab/kota lain, kedua beras terjadi Kenaikan di 72 kab/kota namun juga terjadi penurunan di 90 kab/kota lainnya, ketiga, telur ayam ras terjadi penurunan di 206 kab/kota namun hanya terjadi kenaikan di 16 kab/kota lainnya, dan keempat daging ayam ras juga mengalami penurunan di 118 kab/kita namun juga mengalami kenaikan di 55 kab/kota lainnya,”ungkapnya.
