Kendari, sibernas.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2023 melalui sambungan Zoom meeting bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polhukam). Rakornis tersebut diselenggarakan di Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sultra, Jumat, 20 Januari 2023.
Hadir secara Virtual Menko Polhukam Mahmud MD, para Menteri dan Kepala Lembaga, para Gubernur, Kepala Instansi Pemerintah, para Pangdam dan Danrem se- Indonesia, para Kapolda se-Indonesia, Kepala Kejaksaan Tinggi se-Indonesia, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan se-Indonesia dan Kepala Pelaksana BPBD se- Indonesia.
Sedangkan Rakorsus di Provinsi Sulawesi Tenggara diikuti oleh Asisten III Sekretariat Provinsi Sultra Sukanto Toding didampingi Komandan Korem (Danrem) 143 Halu Oleo Yufti Senjaya dan Jajarannya, Perwakilan Kapolda Sultra Nuzul, Kajati Sultra, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kepala Dinas BPBD Sultra.
Menko Polhukam menyampaikan bahwa ada provinsi dengan luas Karhutla yang meningkat tajam dalam kurun waktu 4 tahun terakhir yaitu Aceh, Bengkulu, Sumatera Barat, Lampung, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Papua.
“Sebagaimana prediksi BMKG tahun 2023 akan lebih kering dibandingkan tahun 2022, Prediksi tersebut, kemungkinan terjadi El Nino setelah 3 kali El Nina tahun 2020-2021 dan 2022 sehingga diperkirakan terjadi peningkatan Karhutla seperti pada tahun 2019. Oleh sebab itu, diminta semua daerah siap siaga meningkatkan usahanya melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan,”ungkapnya.
Kata dia, penurunan potensi hujan ini akan menyebabkan peningkatan kerawanan Karhutla tahun ini, Indonesia diamanahkan sebagai Ketua ASEAN dan memperoleh mandat untuk memimpin KTT ASEAN dan KTT terkait. KTT ASEAN akan direncanakan pada bulan Mei dan September yang akan diperkirahkan merupakan puncak musim kemarau di tahun 2023.
“Saya meminta kepada seluruh Kementerian dan Lembaga, Kepada Panglima TNI, Polri, Kepala Daerah,Pandam, Danrem, Kapolda dan stakeholder perusahaan, serta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan saling bahu-membahu dalam upaya penanggulangan Kahutla sesuai amanat Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2020,”pintanya.
Oleh itu, ia juga meminta kepada semua pihak antara lain, pertama menindaklanjuti secara efektif hasil Monitoring peringatan dan deteksi dini Karhutla dengan mengerakan potensi sumber daya yang ada di wilayah masing-masing, kedua prioritaskan upaya deteksi dan pencegahan dini sesuai amanat INPRES No. 3 Tahun 2020 dengan melibatkan unsur-unsur satuan wilayah amanat daerah, stakeholder, masyarakat pada tingkat desa atau rapat guna mencegah potensi Karhutla, ketiga Identifikasi wilayah yang rawan terbakar setiap tahunnya untuk dilakukan pengawasan yang lebih ketat, dan keempat informasikan dan edukasi termasuk tokoh-tokoh agama dengan Kampanye pencegahan, larangan membakar melalui maklumat instansi terkait dan komunikasi masyarakat melalui media, penyuluhan, pameran, edukasi anak sekolah dan berbagai langkah penyuluhan dan pendidikan masyarakat lainnya yang perlu terus ditingkatkan Patroli rutin penanggulangan Karhutla.
Kemudian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya dalam paparannya pada tahun 2023 pada tanggal 1-19 Januari menyebutkan tercatat 31 Titik hotspot dan file spot dimana pada tahun 2022.
“Saya ingin menyampaikan sampai saat ini belum ada provinsi menetapkan satuan siaga darurat Karhutla tahun 2023 untuk mengantisipasi kejadian Karhutla, dan kami sebetulnya mendorong untuk bisa ditetapkan status siaga darurat,”pungkasnya..
