Kendari, Sibernas.id – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI Hasto Wardoyo, melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyampaikan strategis yang dilakukan pemerintah dalam upaya mencegah dan menurunkan angka stunting.
“Secara nasional, angka stunting saat ini mencapai 24,4 persen berdasarkan Survey Status Gizi Indonesia atau SSGI 2021. Sementara angka stunting di Provinsi Sultra saat ini mencapai 30,2 persen atau masih jauh lebih besar dari angka nasional,” kata Hasto Wardoyo saat hadiri Rapat koordinasi (rakor) bersama TIM Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Satgas Percepatan Penurunan Stunting (PPS) se Sultra, Senin.
Menurut Hasto, angka kasus stunting di Sultra tersebut sekaligus menempatkan daerah penghasil tambang nikel itu menjadi satu dari 12 provinsi dengan prevalensi angka stunting tertinggi di Indonesia, atau Sultra menempati urutan ke 5 secara nasional dengan kasus Stunting.
“Jika dilihat data per Kabupaten/Kota, maka yang tertinggi berada di Kabupaten Buton Selatan sebesar 45,2 persen, ini berarti hampir setengah dari balita yang ada terindikasi stunting, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Kolaka Timur, itu pun masih sebesar 23 persen,” katanya.
Ia mengaku, TPPS Sultra yang dikomandoi oleh Wagub Sultra Lukman Abunawas, harus bekerja keras untuk menekan atau menurunkan angka stunting sesuai target nasional yakni 14 persen hingga 2024.
“Ini tugas besar Wagub bersama timnya, semoga Sultra yang memiki berbagai sumber daya alam ini bisa menurunkan angka stunting minimal mendekati angka target nasional,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Hasto kemudian memaparkan strategis pemerintah dalam upaya menekan angka stunting agar bisa turun 14 persen berdasarkan target nasional.
Disebutkan, ada empat strategis dalam Perpres 42/2018 yakni menjadikan perbaikan gizi sebagai arus utama pembangunan SDM, sosial budaya, dan perekonomian, kemudian meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM baik pemerintah mau pun swasta, selanjutnya peningkatan intervensi berbasis bukti dan keempat adalah peningkatan partisipasi Masyarakat yang mendukung perilaku sadar gisi.
Hasto juga menyampaikan lima pilar dalam strategi nasional (stranas) penanganan atau pencegahan Stunting yang pertama adalah komitmen dan visi pemimpinan tertinggi negara, kedua adalah kampanye nasional berfokus pada pemahaman perubahan perilaku, komitmen politik, dan akuntabilitas, ketiga adalah konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program nasional, daerah, dan masyarakat, keempat mendorong kebijakan ketahanan pangan dan kelima adalah pemantauan dan evaluasi.
“Penjabaran strategis nasional tersebut dituangkan ke dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia atau RAN PASTI yang sudah dilakukan di semua provinsi,” katanya.
Hasto juga menyampaikan tujuh layanan konvergensi percepatan penurunan stunting di desa yakni kesehatan ibu dan anak, konseling gisi, air bersih dan sanitasi, perlindungan sosial, pendidikan melalui PAUD< pengasuhan anak di keluarga dan pendayagunaan lahan pekarangan.
Untuk diketahui, peserta tapat koordinasi (rakor) bersama TIM Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Satgas Percepatan Penurunan Stunting (PPS) se Sultra ini diikuti oleh 178 orang peserta, terdiri dari TPPS Provinsi, Tim Sekretariat, Tim Satgas Provinsi dengan rincian TPPS Provinsi 42 orang, Tim Satgas Provinsi 4 orang, Tim Sekretariat Pelaksana 19 orang, ketua TPPS Kab/Kota 17 orang, Dinkes Kab/Kota 17 orang, Bappeda Kab/Kota 17 orang, Pemdes Kab/Kota 17 orang, OPD Kab/Kota 17 orang, PKK Kab/Kota 17 orang dan technical Assistant Kab/Kota 11 orang.
Pelaksanaan kegiatan yang dibuka oleh Wagub Sultra Lukman Abunawas tersebut ini berlangsung selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 30 Oktober s/d 01 November 2022 dengan nara sumber Kepala BKKBN Pusat, Ketua TPPS Sultra, Team Leader LGCB-ASR INEY Bina Bangda Kemendagri RI, Direktorat Bina Lini Lapangan, Dinas Kesehatan Sultra dan Koordinator Program Manager Bidang Pemantauan, Data dan Evalausi Satgas Stunting Provinsi Sultra.
