Kendari, sibernas.id – Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara mendapat undangan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tenggara untuk membicarakan atau tepatnya diajak sama-sama melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan upaya-upaya penurunan stunting di Sulawesi Tenggara.
Kegiatan evaluasi tersebut dilaksanakan di ruangan Bappeda, Senin (22/4/2024) siang hingga sore hari.
Karena Kepala Bappeda Sultra ada kegiatan lain yang berkaitan dengan peringatan HUT Provinsi Sulawesi Tenggara yang sudah di depan mata, tim BKKBN Sultra diterima Sekretaris Bappeda, Muslihatun.
“Mohon maaf, karena pimpinan kami lagi mengikuti lomba bulu tangkis dalam rangka HUT Sultra, kita berdiskusi di ruangan saya saja,” ajak Muslihatun.
Peserta evaluasi atau lebih tepatnya diskusi hanya terdiri dari tiga institusi, yakni Bappeda, BPKP dan BKKBN Sultra.
Dari Bappeda langsung diwakili Sekretarisnya, dari BPKP diwakili empat orang yang dipimpin oleh salah satu ‘seniornya’, Haris. Sedangkan dari Perwakilan BKKBN Sultra hadir tiga orang, masing Mustakim selaku Pelaksana Harian (Plh) Kepala Perwakilan, Adi Supriyatno (Koordinator Program Manager/KPM) Satgas Stunting, dan Rina dari adminwas sekaligus mewakili auditor BKKBN Sultra.
Diskusi berjalan sangat akrab bahkan nampak terbuka satu sama lain. Hampir semua persoalan stunting muncul menjadi bahan pembicaraan.
Beberapa masalah misalnya adanya kekurang-konekan antara kegiatan yang dilakukan instansi tertentu yang memiliki tujuan untuk penurunan angka stunting dengan lokus stunting.
“Ini merupakan kendala yang perlu menjadi perhatian kita semua. Adanya sasaran-sasaran stunting yang tidak terjamah. Apakah karena data yang tidak konek antar instansi, karena ada instansi tertentu yang membangun sarana dengan tujuan turut mengurangi angka stunting tapi bukan di daerah yang menjadi lokus stunting!,” Kritik Haris selaku pimpinan rombongan dari BPKP.
Sebagai institusi yang mewakili pimpinan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Sekretaris Bappeda Sultra, Muslihatun, menyampaikan bahwa hal itu akan menjadi perhatian institusinya dalam rangka memperbaiki kinerja jajarannya.
Adi Supriyatno, Koordinator Satgas Stunting, juga menyayangkan hal tersebut yang diperkuat oleh Plh. Kepala Perwakilan, Mustakim.
“Padahal BKKBN sudah cukup lama menyampaikan informasi terkait data Keluarga Risiko Stunting (KRS), bahkan data KRS sudah By Name By Address,” kata Adi menjelaskan.
“Seharusnya dengan adanya data KRS tersebut, jika digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan, tidak perlu terjadi penanganan stunting yang tidak tepat sasaran.” Mustakim memperkuat.
Namun demikian, jika berbicara upaya pencegahan, beberapa sarana prasarana yang dibangun Dinas PU yang dianggap tidak sesuai lokus juga sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan secara serius. Toh, jika di daerah tersebut memang butuh drainase, jamban atau lainnya, jika tidak segera dibangunkan juga bisa memunculkan stunting baru.
Yang lebih penting adalah instansi terkait segera kembali mengintervensi daerah-daerah yang memiliki keluarga risiko stunting tinggi dengan program-program unggulan dari semua lintas sektor.
Diskusi tersebut berjalan lancar dan berhasil mengungkap banyak persoalan. Bukan hanya stunting tapi persoalan pembangunan lainnya juga turut terbidik. Karena ternyata di antara peserta diskusi dari BPKP ada juga yang menangani program lain selain stunting, misalnya urusan energi.
Namun demikian, Sekretaris Bappeda Muslihatun berusaha mencairkan suasana diskusi dengan mengatakan bahwa “hampir semua masalah bisa berkaitan dengan stunting, apalagi masalah energi,” selorohnya yang disambut tawa seluruh peserta diskusi.
