Kendari, sibernas.id – Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Bangga Kencana dan Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting Tahun Anggaran 2024, berlangsung disalah satu Hotel di Kota Kendari, Kamis (28/23/2024).
Rakerda dengan mengusung tema “optimalisasi bonus demografis dan peningkatan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 20245″, di buka langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Sultan Asrun Lio diwakili oleh Asisten I Bidang Administrasi Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Setda Pemprov Sultra, Suharno.
Turut hadir Kepala Perwakilan BKKBN Sultra, Asmar, Sekda Kota Kendari Ridwansyah Taridala, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sultra, Kepala Dinas dan Badan Provinsi Sultra, Para Kepala OPD-KB Kabupaten/Kota se-Sultra, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se- Sultra , Kepala Bappeda Kabupaten/kota se- Sultra dan para Mitra Kerja dan Stakeholder dan seluruh peserta rapat tersebut.
Dalam sambutannya, Sekda Sultra yng diwakili Asisten I Setda Pemprov Sultra Suharno mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat muslim, meskipun kegiatan ini di bulan puasa mudah-mudahan tidak mengurangi semangat dan energi kita dalam rangka menyukseskan program nasional.
“Kegiatan ini merupakan suatu usaha dalam rangka menyukseskan program nasional
berupa Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang menjadi tugas, fungsi, tanggung jawab jawab kita dalam rangka memberikan andil dalam mensejahterakan masyarakat. Hal ini penting agar kita bisa sama-sama menyamakan niat dan persepsi, menyatukan cita-cita dan tujuan sehingga bisa menghasilkan kebijakan, strategi dan rumusan yang memberikan manfaat terhadap program dan kegiatan yang kita lakukan,”ujarnya.
Bahwa Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana merupakan urusan wajib pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
“Keluarga berencana menjadi investasi strategis untuk memastikan generasi masa depan, untuk memastikan tercapainya tujuan-tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Menjalankan program kependudukan dengan baik merupakan upaya mewujudkan keluarga sejahtera, sebagai langkah untuk menghadirkan sumber daya berkualitas. Fakta membuktikan, kesuksesan program kependudukan berbanding lurus dengan kualitas sumber
daya manusia. Sebaliknya kegagalan dalam mengelola kependudukan akan berdampak buruk pada pembangunan kesejahteraan keluarga,”katanya.
Lanjutnya, pencapaian program kegiatan Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan data Pendataan Keluarga (PK-23) yaitu :
1. Median Usia Kawin Pertama, yang menunjukkan median usia saat pertama kali kawin pada wanita usia 15-49 tahun yang berstatus kawin (menikah) atau pernah kawin sebesar 21,5 tahun , sedangkan angka nasional 22,3 tahun.
2. mCPR, yang menunjukkan proporsi wanita kawin umur 15-49 tahun (PUS) yang sedang menggunakan kontrasepsi modern sebesar 51,2% sedangkan angka nasional 60,4%.
3. Unmet need, yang menunjukkan PUS tidak ingin mempunyai anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak menggunakan kontrasepapapun sebesar 17,4% sedangkan angka nasional 11,5%.
4. Indeks Pembangunan Keluarga ( iBangga), yang menunjukkan ukuran dimensi ketentraman, kemandirian, kebahagian keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga sebesar 60,07 sedangkan angka nasional 61,43. Jadi bapak dan ibu jika dilihat dari iBangga maka masyarakat yang
paling tentram dan mandiri ada di Kota Kendari. Kabupaten yang terbahagia masyarakatnya adalah Kabupaten Kolaka Utara. Kemudian jika dilihat dari 3 dimensi yaitu ketentraman, kemandirian, dan kebahagian maka ada di kota Baubau.
5. ASFR 15-19 tahun, yang menunjukkan banyaknya kelahiran per 1000 wanita pada kelompok usia 15-19 tahun sebesar 33,2 sedangkan angka nasional 19,7.
6. TFR, yang menunjukkan jumlah anak rata-rata yang dilahirkan oleh wanita selama masa reproduksinya (15-49 tahun) sebesar 2,49 sedangkan angka nasional 2,14 Peran BKKBN sebagai aktor sentral dalam membangun ketahanan keluarga Indonesia secara utuh harus kembali digemakan dalam Rakerda ini.
“Selama lebih dari setengah abad, BKKBN telah mengedukasi dan memandu masyarakat untuk memahami pentingnya kependudukan dan keluarga berencana beserta seluruh aspeknya. Salah satu contoh nyata dari peran strategis BKKBN adalah memberikan andil besar terhadap pengaturan laju pertumbuhan penduduk dan mempengaruhi struktur piramida kependudukan. Sumbangan yang dirasakan dari pengaturan pertumbuhan penduduk adalah Bonus Demografi, yaitu suatu keadaan dimana jumlah usia produktif lebih besar dari usia non produktif, merupakan keuntungan ekonomi yang disebabkan oleh menurunnya rasio ketergantungan sebagai hasil proses penurunan fertilitas jangka panjang. Bonus Demografi telah terjadi saat ini dan puncaknya pada tahun 2025-2030 dan tidak akan terulang lagi pada periode berikutnya,” jelasnya.
Bonus Demografi, kata dia, apabila dimanfaatkan dengan baik akan menjadi peluang dan potensi. Sebaliknya jika tidak mampu dikelola akan menjadi bencana dan malapetaka. Negara yang berhasil melalui bonus demografi adalah Negara Jepang, Jepang mampu mengelola tenaga kerja produktif sehingga mampu menjadi negara
maju.
“Memang, untuk Sulawesi Tenggara tidak atau belum mendapatkan Bonus Demografi. Tidak menutup kemungkinan di Sulawesi Tenggara jika dapat mengoptimalkan bonus demografi maka provinsi kita mampu bersaing dengan provinsi-provinsi lain dengan lima prasyarat yaitu meningkatkan : kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, tersedianya lapangan kerja, pengaturan laju pertumbuhan penduduk, dan migrasi,”ungkapnya.
Ia menambahkan ada permasalahan yang kita hadapi dalam mempersiapkan SDM (Sumber Daya Manusia) unggul, yaitu Stunting. Stunting berdampak pada tingkat kecerdasaan, kerentanan terhadap penyakit, menurunkan produktivitas, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kemiskinan. Hal tersebut dapat terjadi karena masih terbatasnya pemahaman tentang pengasuhan, maka dari itu upaya promotif dan preventif dalam rangka perbaikan gizi melalui optimalisasi pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan menjadi hal yang
penting dengan memastikan terpenuhinya kebutuhan fisik dan mental ibu serta bayi selama masa kehamilan hingga anak usia dua tahun.
“Saat ini Stunting mendapat perhatian
serius sehingga menjadi prioritas nasional.
Berdasarkan hasil SSGI 2022 angka prevalensi stunting masih tinggi di Sulawesi Tenggara yaitu sebesar 27,7%. Artinya anak di Sulawesi Tenggara hampir sepertiganya mengalami gangguan pertumbuhan, bahkan ada Kabupaten yang mencapai 41,6% sedangkan yang terendah mencapai 19,5%. Menurut data SKI (Survei Kesehatan Indonesia) 2023 prevalensi stunting sebesar 30%. Angka ini masih jauh dari target sebesar 14% yang harusnya dicapai pada tahun 2024
ini,”katanya.
“Ironis memang karena penyediaan sumber makanan bergizi di Sulawesi Tenggara cukup melimpah. Ikan tersedia dimana-mana, daging selalu ada, sayuran ditanam di setiap
lahan, sumber karbohidrat berupa nasi yang dikeluarkan Bulog berupa beras fortifikasi tersedia. Saya mengharapkan semua pihak lebih aktif dan implementatif dalam menurunkan angka stunting ini. Rapat dan koordinasi mungkin agak dikurangi, tapi langkah nyata yaitu pengasuhan dan asupan
gizi terhadap keluarga sasaran lebih penting. Hari ini anak kita harus terbebas dari stunting, sehingga mampu menyongsong
Indonesia Emas 2045,”tambah dia.
Sebelumnya dalam laporan ketua panitia yang disampaikan langsung Kepala BKKBN Sultra Asmar mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas dan kolaborasi para pemangku kepentingan di tingkat pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta para mitra dalam percepatan pencapaian Sasaran Program Menuju Indonesia Emas 2045.
“Harapannya menguatnya komitmen para pemangku kepentingan baik di tingkat
pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta mitra kerja dalam pencapaian sasaran kinerja program bangga kencana dan percepatan penurunan stunting. Kemudian tersusunnya rencana kerja strategi pelaksanaan program bangga kencana dan percepatan penurunan stunting dalam mendukung agenda pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2020-2024,”ujarnya.
Dalam Rakerda ini panitia kegiatan menghadirkan para narasumber dari Dinas kesehatan Sultra (Pemberian Makanan Tambahan dan Cakupan Data Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi berbasis Masyarakat di Sultra), kemudian dari Bappeda Sultra (Evaluasi Data Capaian 8 Aksi Konvergensi di Sultra) dan terakhir dari Ketua TPPS Kota Kendari (Pelaksanaan Program Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting di Kota Kendari).
