Kendari, Sibernas.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dilaksanakan secara virtual dan serentak di seluruh Indonesia, Senin, 14 Oktober 2024.
Rakor ini dipimpin oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bangda) Kemendagri RI, Restuardy Daud, yang menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga terkait.
Narasumber yang hadir antara lain Direktur Statistik Harga BPS, Windhiarso Ponco Adi P, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional, I Gusti Ketut Astawa, serta perwakilan dari Kementerian Perdagangan, Bulog, Polri, dan Kejaksaan.
Perwakilan Pemerintah Provinsi Sultra mencakup berbagai instansi terkait, termasuk Sekdis ESDM, Bank Indonesia (BI), Dinas Ketahanan Pangan, Bulog, dan BPS.
Dalam arahannya, Restuardy Daud mengungkapkan bahwa secara nasional, kondisi inflasi menunjukkan perbaikan dengan deflasi signifikan, meskipun harga bahan pokok masih belum stabil di beberapa daerah. Inflasi year on year (y-on-y) per September 2024 tercatat sebesar 1,84 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,93. Provinsi Papua Pegunungan mencatat inflasi tertinggi sebesar 4,14 persen, sedangkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terendah dengan 0,49 persen.
Dalam rapat ini, dibahas komoditas yang berkontribusi terhadap inflasi pada minggu kedua Oktober 2024, seperti bawang merah, minyak goreng, dan telur ayam ras. Restuardy Daud menekankan pentingnya melanjutkan rapat koordinasi ini secara konsisten setiap minggu dan mengapresiasi para kepala daerah yang aktif mengawasi inflasi di wilayahnya.
“Terima kasih kepada Kepala Daerah yang terus mengawal inflasi secara baik. Kami berharap perhatian khusus bagi daerah dengan inflasi tinggi, serta daerah yang mengalami deflasi untuk menjaga stabilitas harga,” ujarnya.
Rakor ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan stabilitas harga dan pengendalian inflasi di seluruh wilayah Indonesia. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah pusat dalam mengimplementasikan kebijakan pengendalian inflasi.
Sebagai langkah lanjut, Badan Pangan Nasional mengalokasikan anggaran dekonsentrasi untuk pengendalian inflasi pangan, dan meminta pemerintah daerah segera merealisasikan anggaran tersebut.
Direktur Statistik Harga BPS, Windhiarso Putranto, menyampaikan tinjauan inflasi dan indeks perkembangan harga pada minggu kedua Oktober 2024. Dia mencatat bahwa meskipun lebih banyak kabupaten/kota mengalami penurunan Indeks Perubahan Harga (IPH), jumlah yang mengalami kenaikan IPH juga meningkat dibanding minggu sebelumnya.
Dengan adanya rakor ini, diharapkan pengendalian inflasi dapat terus ditingkatkan untuk menjaga kestabilan harga di daerah.
