Kendari, Sibernas.id – Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir menyebut angka penduduk miskin di daerahnya tercatat 4,87 persen di tahun 2021 tahun atau menurun dari sebelumnya sebesar 5,1 persen di 2020.
“Tahun sebelumnya di 2020 itu penduduk miskin masih di angka 5,1 persen, Alhamdulillah 2021 kami bisa menurunkan angka kemiskinan menjadi 4,87 persen,” kata Sulkarnain di hadapan rombongan Peserta Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII Tahun 2022 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI saat melakukan Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) di Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu.
Wali Kota juga menyebut tingkat pengangguran terbuka yang sebelumnya di angka di atas 6 persen pada 2020, kini turun menjadi 5,19 persen di 2021.
Wali Kota mengaku, strategi pihaknya berhasil menekan angka penduduk miskin meski dalam situasi pandemi karena melakukan pendataan dan merapikan data-data warga kurang mampu dengan benar sejak awal merebak wabah COVID-19.
“Kemudian dari situ kami berupaya memanfaatkan kebijakan pemerintah pusat karena kan memang kita tahu di daerah khususnya kami di Kota Kendari belum bisa terlepas dari suplai atau dukungan pemerintah pusat terkait dengan anggaran,” jelasnya.
Dia menyebut, APBD Kota Kendari saat ini kurang lebih Rp1,7 triliun yang menurutnya angka yang sedang untuk menangani penduduk di daerahnya yang kurang lebih 350 ribu jiwa, apalagi PAD kurang lebih Rp300 miliar.
“Menyadari itu kami betul-betul memanfaatkan kebijakan pemerintah pusat salah satu yang menyebabkan masyarakat rentan kita terselamatkan dari kondisi kemiskinan kemarin (masa sulit akibat pandemi) karena kami berusaha membenahi data dengan sangat progresif,” ujar Wali Kota.
Wali Kota menyampaikan bahwa hampir seluruh usulan-usulan yang dilakukan pihaknya terkait dengan penanganan kemiskinan di Kota Kendari seperti bantuan BLT, PKH, KIS, kemudian Kartu Indonesia Pintar dan sebagainya sangat signifikan penambahannya.
“Seperti KIS (Kartu Indonesia Sehat) coverage sudah 87 persen untuk penduduk miskin kami di Kendari, di tahun 2020/2021 itu meningkat kurang lebih sekitar 12.000 data yang semula tidak tercover dalam kartu Indonesia sehat itu kami kemudian bertambah di tahun 2020 dan 2021,” demikian Sulkarnain Kadir.
