PATAYYA, sibernas.id – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr (H.C) dr. Hasto Wardoyo Sp.OG (K) menjadi delegasi Indonesia dalam acara The International Conference on Family Planning atau Konferensi Internasional tentang Keluarga Berencana (ICFP 2022) yang diselenggarakan di Pattaya, Thailand 14-17 November.
Dalam kesempatan tersebut, Hasto dipercaya menjadi pembicara utama (keynote speech) dengan tema National Health Insurance for Family Planning atau Jaminan Kesehatan Nasional Keluarga Berencana. Hasto menjelaskan, untuk pelayanan akses KB sendiri Indonesia masih belum ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).
Kendati demikian, pemerintah melalui BKKBN menyediakan fasilitas dan layanan alat dan obat kontrasepsi yang ditanggung penuh oleh BKKBN alias gratis.
“Ini yang perlu kita tekankan bahwa meskipun di Indonesia tidak include dengan asuransi BPJS tetapi masyarakat bisa mendapatkan akses pelayanan kontrasepsi dengan baik. Kami juga sampaikan besaran anggaran yang disediakan dari tahun ke tahun untuk support kegiatan family planning,” kata Hasto.
Hasto mengatakan, banyak tantangan dalam program KB di Indonesia diantaranya letak geografis sebagai negara kepulauan. Selain itu multi etnis juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia.
Indonesia sendiri, kata Hasto, dikenal oleh negara-negara di dunia sebagai contoh sukses negara yang berhasil menjalankan program pertumbuhan penduduk seimbang melalui KB. Atas kesuksesan tersebut, Indonesia bahkan meraih penghargaan United Nation Population Award (UNPA) 2022 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
Hasto menyebut, negara-negara peserta ICFP 2022 sangat antusias dan ingin belajar banyak mengenai kiat sukses membangun program KB tersebut.
“Indonesia bagi mereka tempat untuk bisa belajar terkait dengan bagaimana komunikasi dengan religious leader (tokoh agama) misalnya, sehingga training terkait membangun komunikasi ini seperti Filipina selalu tertarik dengan hal-hal seperti itu. Kedua juga masalah pelayanan kita kan lebih banyak ke bidan, jadi mereka itu tertarik dengan bagaimana peran bidan karena hampir 70 persen pelayanan kontrasepsi oleh bidan. Jadi ini satu hal yang menarik,” ucapnya.
Hasto yang didampingi Deputi bidang Pelatihan, Penelitan, dan Pengembangan BKKBN Prof. Drh. Muhammad R. Damanik, M.Repsch, Ph.D, dan Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB/KR) BKKBN, dr. Eni Gustina, MPH ini menjelaskan, kegiatan yang mengusung tema Family Planning and Universal Health Coverage: Innovate, Collaborate, Accelerate atau jaminan kesehatan pada pelaksanaan pelayanan keluarga berencana ini lebih banyak membicarakan tentang hak asasi manusia yang merupakan tindak lanjut dari Konferensi Kependudukan dan Pembangunan (International Conference on Population and Development di Kairo tahun 1994.
Hasto menilai, membangun komunikasi yang baik dengan sejumlah lapisan masyarakat dalam rangka mensukseskan program KB di Indonesia merupakan bagian dari hak asasi manusia.
“Karena human right ini kan related dengan akses jadi kalau kita bisa membuat pasif service dengan mudah seperti arahan Pak Jokowi tidak hanya sending tapi juga deliver bisa menyediakan pelayanan sampai di end user, di desa, itu kan bagus yang terkait dengan hak-hak reproduksi, dan manusia kan harus mendapatkan pelayanan,” ucapnya.
Lebih jauh Hasto menambahkan, dalam kegiatan ICFP 2022 ini setiap negara peserta akan membuat komitmen mengenai program keluarga berencana 2030. Dalam hal ini, Indonesia memiliki 10 komitmen tertulis diantaranya bagaimana pemerintah Indonesia menyediakan layanan informasi yang cukup mengenai keluarga berencana dan memberikan pelayanan yang baik berdasarkan komitmen keluarga berencana 2030 bersama seluruh negara-negara peserta ICFP 2022. Adapun kegiatan ini diikuti oleh ratusan negara dari seluruh belahan dunia.
