Kendari, Sibernas.id – Pemerintah Kota Kendari melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Kendari mengikuti rapat bersama Kementerian Dalam Negeri secara daring, di ruangan rapat Command centre Balaikota Kendari, Senin (14/10/2024).
Rapat ini bertujuan menyusun strategi pengendalian inflasi di tingkat daerah dengan fokus pada beberapa sektor utama, seperti pangan, energi, dan transportasi. TPID menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk menjaga ketersediaan pasokan dan menghindari lonjakan harga komoditas strategis. Dalam konteks ini, beberapa langkah antisipatif juga dibahas guna menghadapi potensi gangguan cuaca ekstrem yang dapat mempengaruhi produksi pangan.
Salah satu fokus utama rapat adalah perumusan kebijakan yang lebih efektif untuk memastikan kelancaran distribusi barang. TPID mengidentifikasi sejumlah tantangan distribusi yang perlu segera diatasi, termasuk keterbatasan infrastruktur dan hambatan logistik di daerah terpencil. Upaya untuk mempercepat digitalisasi sistem distribusi juga menjadi sorotan, dengan harapan dapat memangkas biaya distribusi dan memperpendek rantai pasok.
Selain aspek distribusi, TPID juga menekankan pentingnya penguatan peran pemerintah dalam mengawasi harga dan menjaga stok komoditas pokok. Pemerintah daerah diimbau untuk meningkatkan koordinasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan lembaga terkait guna memastikan stabilitas harga barang kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, dan bahan bakar.
Dalam rapat tersebut, TPID juga menggarisbawahi perlunya inovasi dalam kebijakan pangan. Salah satu rekomendasi yang diajukan adalah mendorong diversifikasi pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas impor. Ini dianggap penting untuk mengurangi dampak dari fluktuasi harga internasional dan menjaga daya beli masyarakat.
Rapat TPID juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai pola konsumsi yang bijak dan penggunaan produk lokal. Kampanye sadar inflasi diusulkan agar masyarakat lebih peka terhadap pergerakan harga dan dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi.
Pada akhir pertemuan, TPID menyepakati serangkaian langkah konkret, termasuk pemantauan rutin terhadap harga komoditas dan peningkatan ketersediaan data secara real-time. Dengan pendekatan ini, diharapkan keputusan kebijakan dapat lebih responsif dan tepat sasaran.
Kolaborasi antar lembaga dan peran aktif masyarakat diharapkan mampu menghadirkan solusi komprehensif dalam pengendalian inflasi di daerah. TPID optimis bahwa dengan sinergi yang kuat, ketahanan ekonomi daerah dapat terus terjaga meski dihadapkan pada tantangan global.
Di tingkat produsen, harga sejumlah komoditas seperti beras, jagung, dan sayuran mengalami fluktuasi yang terkendali, berkat musim panen yang baik. Hal ini turut mendorong pendapatan petani, meskipun biaya produksi, seperti pupuk dan bahan bakar, masih menjadi perhatian.
Sementara itu, di tingkat konsumen, harga pangan pokok relatif stabil. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga pasokan melalui berbagai program intervensi pasar dan subsidi. Masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir terhadap lonjakan harga menjelang akhir tahun.
Meski demikian, analisis menunjukkan bahwa isu distribusi dan aksesibilitas tetap menjadi tantangan besar. Beberapa daerah masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau. Pemerintah diharapkan dapat mengimplementasikan strategi yang lebih efektif untuk mengatasi permasalahan ini.
Dengan situasi ini, masyarakat diimbau untuk tetap bijak dalam berbelanja dan memanfaatkan program pemerintah yang ada. Upaya kolaboratif antara pemerintah, petani, dan konsumen diperlukan untuk memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan
