Kendari, sibernas.id – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengkritik, pemerintah daerah yang melemah dalam penanganan inflasi bulan Januari ini.
Dia menjelaskan, dari 6 upaya konkret pemerintah daerah dalam penanganan inflasi, hingga tanggal 24 Januari tidak ada satu daerah pun yang melaksanakan. Sedangkan Bulan November 2022 tercatat 12 daerah yang melaksanakan dan Desember 2022 sebanyak 128 daerah.
Dari 6 upaya penanganan inflasi namun hanya 4-5 langkah yang dilakukan, hingga 24 Januari terdapat 27 daerah yang melaksanakan.
Untuk daerah yang belum melaksanakan upaya penanganan inflasi karena hanya melakukan 1-3 upaya sebanyak 156 daerah dan daerah yang belum sama sekali melaksanakan upaya konkret dalam penanganan inflasi sebanyak 331 daerah.
“Dalam minggu-minggu terakhir intervensi yang dilakukan daerah menurun,” ungkap Mendagri dalam rapat koordinasi penanganan inflasi secara daring, Selasa (24/1).
Artinya, tambah dia, ditengah-tengah keinginan bapak Presiden tanggal 17 Januari lalu mengapresiasi yang tinggi dari beliau kepada kita semua, kepada seluruh daerah yang telah banyak bekerja mengendalikan inflasi sehingga relatif terkendali 5,51 persen, ada kecenderungan seminggu terakhir langkah-langkah itu untuk pengendalian inflasi menurun.
“Saya berharap semua kepala daerah untuk bekerja lebih keras lagi untuk menurunkan inflasi hingga 3 persen. Karena jika harga bisa ditekan, itu akan sangat membantu masyarakat,”harapnya.
Untuk diketahui, 6 langkah konkret penanganan inflasi yakin, melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) dan dukungan transportasi dari APBD.
Inflasi yang terjadi di bulan Januari 2023 dipengaruhi harga sejumlah komoditas diantaranya, beras, Bawang merah, bawang putih dan cabe.
Kegiatan ini juga diikuti tim pengendali inflasi daerah Pemerintah Kota Kendari.
