Butur, sibernas.id – Tim Kerja Bina Lini Lapangan (Linlap) Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar kegiatan bertajuk “Pertemuan Teknis Technical Assistance (TA) bersama Tim Percepatan Penurunn Stunting (TPPS) Kabupaten Buton Utara (Butur)”.
Kegiatan diikuti oleh 25 instansi yang memiliki tugas berkaitan langsung dengan urusan sunting. Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Bupati Buton Utara, Ahali, didampingi Asisten dan Ketua Tim Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi Sultra, Mustakim.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Butur Ahali mengingatkan semua peserta agar bisa terus bekerja lebih baik lagi dalam menurunkan angka stunting ini.
“Kita tidak perlu saling menyalahkan dengan informasi naiknya angka stunting di Buton Utara tahun 2023, yang penting kita terus bekerja dan berusaha semaksimal mungkin menurunkan angka stunting ini.” Tegas Ahali mengomentari kenaikan angka stunting di Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya di Buton Utara yang sudah terekspos naik sebesar 2, 7 % dari data SSGI tahun 2023 ke data SKI tahun 2023.
Dalam pertemuan teknis yang digelar di aula Kantor Bupati Butur itu menghadirkan 4 pemateri yakni Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PMD dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Buton Utara.
Semua pemateri menyampaikan bahwa dinasnya telah bekerja sangat maskimal di tahun 2023 dalam upaya penurunan stunting ini, bahkan intensitasnya lebih tinggi lagi jika dibandingkan tahun 2022 dan tahun 2021.
Kadis Kesehatan Butur berharap angka kenaikan dari 31,2 % menjadi 33,9% di Butur ini hanyalah angka yang anomali mengingat data real di lapangan sesuau EPPGM yang kami laksanakan angka stunting di Butur ini tahun 2023 hanya 17 persen!
Kadis PPKB Buton Utara juga menyampaikan kegiatan inovasinya di tahun 2023 antara lain Screening HB bagi Remaja, Minum jus tomat bareng bagi Remaja Putri dan Fokus Audit Kasus Stunting (AKS).
Namun begitu, Wakil Bupati selaku ketua TPPS Butur yang memimpin langsung diskusi dalam pertemuan tersebut tetap mencecar beberapa kadis yang dalam pemaparan materinya menyebut ada beberapa kegiatan penurunan stunting yang tidak jalan, antar lain ada di beberapa kecamatan yang kegiatan posyandu nya belum maksimal, kasus pernikahan dini, dan lain-lain yang ditengarai turut menyumbangkan naiknya angka stunting di kabupaten yang saat ini dipimpin Bupati Ridwan Zakaria hingga sampai pilkada tahun 2024.
