Kendari, sibernas.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengikuti rapat koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi di daerah yang setiap minggunya melalui Zoom Meeting yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) dilaksanakan di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Provinsi Sultra, Senin, (8/1/2024).
Rakor secara virtual yang dilaksanakan serempak di seluruh Indonesia dipimpin langsung oleh Mendagri RI Tito Karnavian, dihadiri sejumlah pejabat diantaranya Plt. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kemendag Bambang Wisnubroto, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Dirjen Hortikultura Andi Muhammad Idil Fitri, Kabid Manajemen Mutu Bulog Yayat Hidayat, Wakasatgas Pangan Polri,
Sekretaris Jamdatun RI dan Brigjen TNI Eko Nursanto.
Turut hadir dari Jajaran Pemprov Sultra yakni Kadis Ketapang, Asisten Perdata Dan Tata Usaha Negara Sultra, Sekdis SDA dan Bina Marga, Kabid Ketapang, Disbunhorti , Disperindag, Inspektorat dan Perwakilan Bulog, BI serta Pejabat terkait.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian
menyampaikan bahwa kondisi perkembangan inflasi global dan indonesia. Dimana, dari 186 negara di dunia, Indonesia berada di peringkat 52 terendah. Pada tingkat Inflasi negara G20 Indonesia berada di peringkat 7 terendah dari 24 Negara. Sementara, pada tingkat inflasi negara ASEAN, Indonesia berada di peringkat 4 dari 11 Negara ASEAN.
“Kita dengan angka ini relatif terkendali tapi kita jangan terlena, apalagi daerah. Karena terjadi variasi di tingkat nasional, angka ini angka kombinasi dari penyatuan kerja pemerintah pusat dan daerah,” jelasnya.
Lebih lanjutnya, perkembangan inflasi tahun ke tahun, Desember 2023 terhadap Desember 2022 terjadi penurunan inflasi 2,61 persen dan inflasi dari bulan ke bulan, Desember 2023 terhadap November 2023 terjadi kenaikan inflasi menjadi 0,41 persen.
Andil inflasi secara umum dipengaruhi oleh makanan, minuman tembakau, Transportasi, Rekreasi, Olahraga, budaya dan Perawatan Pribadi serta jasa lainnya.
“Harapannya kita tidak ada kegiatan besar di bulan Januari, sehingga sektor transportasi dan rekreasi akan menurun, dan kita kembali fokus ke makanan, minuman, dan tembakau,” ujarnya.
Sementara itu, Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan IPH Minggu ke-1 Januari 2024, secara kumulatif, pada tahun 2023, 50 kota mengalami inflasi di atas inflasi nasional.
“Sedangkan 40 kota lainnya mengalami inflasi di bawah/sama dengan inflasi nasional,” ungkapnya.
Komoditas penyebab inflasi yang dominan menyumbang andil inflasi 2023 yakni beras, cabai merah, cabai rawit, bawang putih dan daging ayam.
Berdasarkan Indeks perkembangan harga Minggu pertama Januari 2024, Berdasarkan data SP2KP-pencatatan tanggal 2-5 Januari 2024,secara nasional jumlah kabupaten/ kota yang mengalami kenaikan IPH turun sebesar 37 persen poin. Disampaikan dari 42,29 % kabupaten/kota di luar pulau Jawa dan Sumatera yang mengalami kenaikan IPH dan kenaikan harga tertinggi terjadi di Muna Barat dengan nilai IPH 9,23 persen.
Adapun 10 Kabupaten/Kota dengan kenaikan IPH tertinggi, salah satunya dari Provinsi Sulawesi Tenggara yakni berada di urutan Pertama Kab. Muna Barat dengan IPH 9,23 persen dengan komoditas andil terbesar udang basah, beras dan cabai rawit dan urutan Keenam Kab. Buton dengan IPH 3,31 persen dengan komoditas ikan kembung, bawang merah dan cabai merah.
Cabai merah adalah komoditas yang fluktuasi harganya cukup siginifikan selama Januari 2024 (sampai minggu ke-1).
“Sedangkan bawang merah, bawang putih, dan daging ayam ras adalah tiga komoditas yang mengalami kenaikan harga paling banyak di kabupaten/kota dan mempengaruhi perubahan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu ke-1 Januari 2024,” jelasnya.
Usai mengikuti Rakor Inflasi, Kadis Ketapang menyampaikan terkait perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) Minggu ke-1 Januari 2024 di Sulawesi Tenggara masuk urutan ke-7 tertinggi nasional secara IPH di Minggu pertama Januari ini, dari IPH Kabupaten Muna Barat masuk kategori tertinggi nasional dengan angkah 9,23 persen dan komoditas andil terbesarnya antara lain udang basah, beras, cabai rawit dan urutan Keenam disusul Kabupaten Buton.
“Jadi ada 10 besar IPH Minggu pertama Januari ini, Sultra masuk 2 Kabupaten yakni Kab. Muna Barat dan Kab. Buton dengan IPH 3,31 persen dengan komoditas andil terbesarnya ikan kembung, bawang merah dan cabai merah” jelasnya.
Tentunya TPID Provinsi Sultra dengan data ini, harus segera mengambil langkah-langkah strategis untuk segera mengintrospeksi utamanya 2 kab yang IPHnya Minggu pertama Januari ini sangat tinggi.
Lebih lanjut disampaikan, Tim pengendalian Inflasi Daerah (TPID) harus segera mengkoordinasikan hal ini kepada TPID Muna Barat dan TPID Buton agar segera mengambil langkah-langkah aksi, untuk segera turun ke lapangan dan langkah-langkah yang harus dikerjakan untuk menekan laju IPH.
“Pengalaman tahun kemarin Kab. Muna Barat 3 Minggu berturut-turut IPHnya tertinggi nasional, bapak Mendagri selalu mewanti-wanti daerah untuk terus melakukan penanganan terkait inflasi karna ada sanksi,” ungkapnya.
Selain itu, ia mengatakan di Minggu ini akan segera melakukan gerakan pangan murah di Kabupaten Muna Barat dan Buton.
“Untuk itu mohon Support dari teman-teman ada dari perkebunan, koperasi, karantina, Bulog mari kita bersama-sama, Bulog khususnya beras yang masih menjadi komoditas penyumbang IPH khususnya Muna Barat. Untuk kita bersama-sama mengintrospeksi sehingga mudah-mudahan dengan introspeksi kita akan segera turun tentunya,” jelasnya.
“Tadi saya sudah hubungi Bapak Pj. Bupati Muna Barat dan Pj. Bupati Buton untuk segera mengambil langkah-langkah terkait dengan data ini, kita tau bersama bahwa Pj. Gubernur terus memonitor dan meminta informasi terkait IPH ini, terkait dengan inflasi yang ada di daerah kita,”tutupnya.
