Buton, sibernas.id – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) diwakili Asisten II Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra Yuni Nurmalawati, mengikuti secara Virtual Zoom Meeting pada acara Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak Nasional dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan jelang Idul Adha Tahun 2023 di Lapangan Pasarwajo, Buton, Senin, 26 Juni 2023.
Yang hadir secara virtual antara lain Di seluruh Indonesia, Presiden yang diwakili Mendagri RI Tito Karnavian, Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Made Arya Wijaya, Wakil Menteri BUMN Pahala Nugraha Mansury, Deputi II Kemenko Perekonomian Musdalifah Machmud, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Doni Primanto Joewono, Perwakilan Menteri Pertanian, Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Dirut Bulog, Dirut IDFOOD dan Pejabat terkait
Hadir, Staf Ahli Gubernur, Staf Khusus Ahli Bidang Ekonomi, Kadis Ketapang Sultra, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Biro Ortala, TPID, Satgas Pangan Provinsi Sultra dan beberapa pejabat terkait, dari jajaran Kabupaten Buton Pj. Bupati Buton, Sekda, Asisten, Forkopimda dan pejabat lingkup Pemkab Buton.
Sambutan Kepala Badan Pangan Nasional (BPN), Arief Prasetyo Adi menyampaikan bahwa tingkat inflasi merupakan salah satu tantangan semua Negara termasuk Indonesia, Alhamdulillah inflasi nasional bulan Mei 2023 sebesar 4% year on year yang terus menunjukkan penurunan dari periode sebelumnya termasuk terkendalinya.
“Bapak Presiden juga menyampaikan pada kita semua bahwa tidak boleh berpuas diri tantangan kedepan tidak mudah, perubahan iklim, elnino, dampak geo politik, global, instabilitas pasokan dan tinggi harga pangan local menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan menjaga inflasi pada sektor pangan khususnya manufaktur, untuk itu Badan Pangan Nasional hadir bersama Kementerian, Lembaga terkait beserta seluruh stakeholder pangan,”katanya.
Lanjutnya, pangan merupakan urusan kita semua, bahwa penyampaian Bung Karno pangan adalah mati hidupnya suatu bangsa. Dalam kegiatan ini akan di Launching Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional pada hari ini menjadi aksi nyata peran kita semua dalam menjaga inflasi pangan, sekaligus meningkatkan kebutuhan ekonomi, pelaku usaha pangan, petani dan peternak.
Selanjutnya Staf Ahli Menteri Keuangan (Menkeu), Made Arya Wijaya, dalam bidang pengeluaran Negara terkait GPM yang dilaksanakan serentak bahwa pemerintah sudah mengimplementasikan beberapa program yang bertujuan adalah untuk menjaga daya beli masyarakat GPM ini.
“Kebijakan pemerintah tersebut terutama bagaimana dalam memenuhi dari sisi akuntabilitas. Jadi memang saat ini didalam menyajikan inflasi ada 3 Komponen utama yaitu Pertama terkait dengan harga sewa dan transportasi masyarakat, Kedua pemerintah seperti hal harga BBM, Gas dan Listrik dan Ketiga sangat tinggi pengaruhnya tingkat inflasi yang kita selalu monitoring dan regular setiap bulan. Gerakan Pangan Serentak ini, bisa menjaga kebutuhan pangan seluruh masyarakat dan merupakan tantangan bagaimana menyediakan secara cukup pangan kebutuhan hari besar keagamaan,”terangnya.
Kemudian, Sambutan Deputi II Kemenko Perekonomian, Musdhalifah Machmud, acara ini tentu penting karna menunjukan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa pemerintah mendukung tercapainya daya beli masyarakat dan memberikan ruang pada seluruh masyarakat kita untuk bisa mengakses pangan dengan harga yang wajar utamanya menjelang hari-hari besar keagamaan yaitu Idul Adha tahun 2023.
“Saya sampaikan apresiasi kepada Badan Pangan Nasional serta seluruh pihak yang mendukung terwujudnya Gerak Pangan Nasional yang tersebar di sebanyak 341 Titik lokasi. Terkait komoditas makanan memberikan andil inflasi pada bulan Mei adalah bawang merah dan daging ayam ras, masing-masing sebesar 0,03% sedangkan ikan segar, telur ayam ras dan bawang putih masih memberikan andil sebesar 0,02%, serta tomat 0,01%. Sementara komoditas yang saat ini dominan memberikan andil deflasi adalah cabe merah sebesar 0,04% dan cabe rawit 0,2%,” Kata Musdhalifah.
Mendagri RI, Tito Karnavian bahwa arahan Presiden terkait pengendalian inflasi yaitu ada 2 yaitu pertama pantau langsung harga di lapangan dan hati-hati dalam mengatur tarif (PDAM dan Angkutan Umum) dan Kedua ketersediaan pangan harus di pantau dan jaga pasokan serta harga bahan pokok utamanya produksi beras harus kontrol langsung dengan turun ke pasar karena menyangkut dengan inflasi.
“Masalah bahan pokok merupakan kebutuhan pokok yang mendasar, Negara lain inflasinya sangat tinggi, tapi intinya kita berusaha bersama-sama melaksanakan zoom meeting setiap hari senin, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu sekalian yang sangat konsisten, selalu hadir paling tidak ada pejabat yang mewakili kepada Badan Pangan Nasional selalu menampilkan data update, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Perdagangan, Pertanian, Bulog, Satgas Pangan Polri, TNI, juga hadir selalu Kajati, Gubernur, Bupati, Walikota. Dari hasil yang kami rumuskan yaitu rapat tim pengendali inflasi daerah, kemudian satgas pangan, melakukan monitoring dan cek pasar setiap hari termasuk gerak tanam dan operasi pasar murah, terima kasih untuk pusat dan daerah hari ini year on year 4%, semoga bisa mengendalikan target kita diangka 3%,”terangnya.
Dilanjutkan dengan Launching Pangan Murah Serentak Nasional dengan peluncuran beras sebagai bahan pokok kepada badan nasional mandat kepada Bapanas menjaga stabil harga pangan di Indonesia bertempat Hotel Borobudur di Jakarta
Kemudian Sambutan Pj. Bupati Buton, Basiran mengungkapkan, harga di Buton tetap terkendali sehingga indeks perhitungan harga tetap di rata rata.
“Bahkan pernah deflasi karena disini yang paling menentukan adalah harga ikan kalau ikan banyak maka turun lagi kalau ombak besar nelayan kita tidak turun melaut itu naik lagi,”ungkapnya.
Untuk saat ini, sambutannya, bawang dan beras ini kemarin minggu lalu kami sudah komunikasi dengan Bupati Buton Selatan karena disana penghasil petani bawang merah. lalu ada juga bersurat ke Bupati Konawe untuk beras sehingga anjuran bapak presiden untuk kerja sama antar daerah insyaallah kita tanda tangan MoU tangga 4 Juni.
Sambutan Gubernur yang dibacakan Asisten II Yuni Nurmalawati mengatakan, pangan ini berdampak luas dan apabila terjadi ketidakstabilan ketersediaan pangan maka akan menimbulkan gejolak dalam masyarakat.
“Oleh karena itu, berbagai upaya dan langkah penting dilakukan oleh pemerintah guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok dan salah satunya adalah dengan melaksanakan kegiatan gelar pangan murah secara serentak secara nasional yang launchingnya baru saja kita ikuti beberapa saat yang lalu. Gelar pangan murah ini diharapkan merupakan suatu kegiatan yang bernilai penting dan strategis,”katanya.
Ia mengatakan, berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh Satgas Pangan dan Tim Pengendali inflasi daerah Provinsi Sultra bekerja sama dengan BPS dari gabungan dua kota yang menjadi titik pantauan inflasi menunjukkan bahwa angka inflasi di Sultra saat ini berada dan tercatat pada posisi 4,80% inflasi tahunan. Kemudian inflasi bulanan adalah suatu 1,03% dan inflasi tahunan terhadap kalender yaitu 0,2%.
“Jika dibandingkan dengan inflasi nasional angka ini lebih tinggi karena inflasi nasional bersama-sama tadi kita mendengarkan secara virtual berada pada titik 4,0% dan kita masih ada sedikit 4,80%. Nah, tingginya inflasi dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain dampak dari kenaikan harga BBM, kemudian yang kedua juga yaitu diikuti dengan kenaikan biaya angkutan dan biaya transportasi beberapa jenis komoditas pangan serta faktor lainnya adalah kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks pengeluaran,”katanya.
Menyikapi persoalan kenaikan harga pada pangan dipengaruhi tengah masyarakat akibat kondisi tersebut maka diperlukan sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengambil langkah-langkah strategis demi stabilisasi pangan dan menjaga ketersediaan stok pangan yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat.
“Sementara itu dalam upaya mengurangi dampak inflasi bagi masyarakat utamanya masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah Provinsi telah menyalurkan bantuan beras cadangan pemerintah kepada 225.516 KPM di wilayah Sulawesi Tenggara. Kabupaten Buton sebanyak 14.134 KPM dengan jumlah bantuan sebesar 10 Kilogram per kelompok penerima manfaat perbulan selama 3 bulan berturut turut,”tutupnya.
