Kendari, sibernas.id – Dalam rangka memajukan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) di Bumi Anoa, Pemerintah Provinsi Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan menggandeng sejumlah pihak terkait, melakukan Rapat Kerja TPKAD se Sultra di Kota Kendari, Senin (16/12/2024).
Melihat antusiasme kehadiran dalam rapat tersebut, maka Sekda Sultra Asrun Lio mewakili Pj. Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto, memberikan sambutan sekaligus membuka acara tersebut, dan atas nama Pemerintah Provinsi Sultra, menyampaikan terima kasih dan penghargaan tinggi atas pertemuan dimaksud.
“Partisipasi aktif kita semua, merupakan wujud nyata komitmen dan dedikasi dalam memajukan BUMDes di Sultra. Kita semua berharap melalui rapat ini, BUMDes dapat berkembang dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rapat ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam rangka menunjang program kerja TPAKD kabupaten kota di Sultra,” katanya.
Sekda Sultra mengatakan, saat ini TPAKD telah terbentuk di 17 kabupaten kota se Sultra. Untuk itu, dibutuhkan kesepahaman program kerja di semua TPAKD. Salah satu program yang akan dijalankan adalah pembentukan warung ketahanan pangan di setiap BUMDes yang aktif.
Sekda Sultra mengungkapkan, di Bumi Anoa terdapat kurang lebih 1.909 desa dengan sekitar 1.500 BUMDes. Namun, belum semua memiliki badan hukum. Ke depan, warung ketahanan pangan akan menjadi penopang sarana pertanian yang ada di desa, dan akan terus dikembangkan menjadi BUMDes yang mandiri.
“Dengan demikian, TPAKD kabupaten kota dapat menjadi sarana inklusi dan edukasi keuangan di desa. Selain itu, langkah penting lainnya adalah memastikan akses bagi pengelola BUMDes dan seluruh lapisan masyarakat, untuk mendapatkan layanan keuangan, seperti tabungan, kredit, asuransi, dan investasi,” terang Sekda Sultra ini.
Menurutnya, melalui upaya tersebut nantinya, maka secara tidak langsung telah membuka peluang bagi semua orang, untuk turut serta dalam kegiatan ekonomi. Pada akhirnya, hal ini akan mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di desa.
“Rapat kerja ini akan terus ditingkatkan pada tingkat OPD atau pokja pada masing-masing OPD, dalam rangka menunjang program kerja yang telah diprogramkan, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota, dengan melibatkan OPD-OPD terkait. Sehingga, upaya ini dapat berjalan demi pengembangan ekonomi di desa,” katanya lagi.
Jenderal ASN Provinsi Sultra menerangkan, pembahasan program kerja TPAKD se Provinsi Sultra tersebut cukup penting, mengingat program literasi dan inklusi keuangan di daerah juga memerlukan kerja sama yang erat antara pemerintah, lembaga keuangan, dunia usaha, komunitas pendidikan, dan seluruh elemen masyarakat.
“Pendidikan keuangan harus dimulai dari usia dini dan terus ditingkatkan sepanjang kehidupan. Lembaga keuangan perlu terus berinovasi untuk menciptakan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di daerah. Percepatan akses keuangan di daerah merupakan salah satu pilar penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Sekda Sultra melanjutkan, hal tersebut bukan hanya tentang memberikan kemudahan akses pelayanan keuangan, tapi juga tentang bagaimana dapat membuka peluang ekonomi baru, meningkatkan inklusi finansial, dan pada akhirnya memperkuat ekonomi daerah.
“Kembali saya menekankan bahwa rapat kerja TPAKD ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menjadikan satu program kerja yang terpadu dan terarah, guna meningkatkan kapasitas dan pemahaman tim percepatan akses keuangan daerah. Melalui diskusi, berbagi pengetahuan, dan praktik terbaik yang akan kita lakukan, saya yakin kita dapat merumuskan strategi dan langkah-langkah konkret yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut,” harapnya.
Kepada semua peserta rapat koordinasi, Sekda Sultra juga mengajak untuk aktif berpartisipasi dan berkontribusi dalam setiap sesi.
“Mari gunakan kesempatan ini untuk bertukar ide, pengalaman, dan tantangan yang anda hadapi di lapangan. Dengan demikian, kita dapat bersama-sama merancang solusi yang inovatif dan aplikatif untuk masyarakat di Provinsi Sultra. Tidak lupa, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam penyelenggaraan rapat koordinasi daerah ini. Mari kita manfaatkan kesempatan berharga ini untuk belajar, berkembang, dan bekerja sama, demi mewujudkan akses keuangan yang lebih baik bagi masyarakat,” pesannya.
Turut hadir, diantaranya Kepala OPD lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sultra sebagai anggota dan Pokja TPAKD Sultra, Kepala OJK Provinsi Sultra, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sultra, Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sultra atau masing-masing yang mewakili.
Selanjutnya, Kadin Sultra, Direksi Bank Pembangunan Daerah dan Direksi Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas se Sultra, Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Kota se Sultra, tim percepatan akses keuangan kabupaten kota se sultra, dan berbagai pihak terkait lainnya.
