Konsep, Sibernas.id – Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), melalui Tim Kerja Hubungan Antar Lembaga Advokasi Komunikasi Informasi Edukasi dan Kehumasan (Halakiemas) melaksanakan fasilitasi pembentukan Kelompok Kerja Advokasi Lintas Sektor Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (bangga kencana) di Langara, Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan, Senin (28/10/2024).
Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Kantor Bappeda setempat itu dibuka oleh Kepala DP3APPKB, Hj. Siti Sulaeha Abas, S.Pd.I, M.Pd.
Kegiatan tersebut diikuti oleh instansi terkait/lintas sektor yang selama ini telah bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten yang merupakan pecahan/pemekaran dari Kabupaten Konawe.
Beberapa utusan dari lintas sektor bahkan dihadiri langsung oleh Pimpinan tertinggi/Kepala Dinasnya antara lain Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kominfo, Kadis Nakertrans dan Kadis DP3APPKB Konawe Kepulauan. Beberapa dinas lain diwakili esselon III-nya seperti kemenag, BPS, Dukcapil, dan Dinas Kesehatan.
Dalam sambutannya, Kepala DP3APPKB, Hj. Siti Sulaeha Abas, S.Pd.I, M.Pd menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir dan kepada jajaran Perwakilan BKKBN Provinsi Sultra yang telah memfasilitasi kegiatan Penguatan Pokja Advokasi Lintas Sektor Program Bangga Kencana di Konawe Kepulauan.
Hadir dari Perwakilan BKKBN Sultra Ketua Tim Kerja Halakiemas, Mustakim, didampingi 2 anggotanya, H. Mujahidin dan Bahtiar.
Saat memberikan fasilitasi, Mustakim, membeberkan maksud dan tujuan dibentuknya Pokja Advokasi Lintas Sektor tersebut, yakni:
“Sebagai penguat pelaksanaan program bangga kencana di Pulau Wawonii alias Kabupaten Konawe Kepulauan. Karena pengelola program bangga kencana di tingkat kabupaten/kota saat ini di handle oleh dinas otonomi daerah sementara di provinsi dan pusat oleh instansi vertikal,”jelasnya.
Kata dia, ada 3 bidang utama dalam pokja advokasi lintas sektor ini, yakni Bidang Kependudukan, Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana, serta Bidang Pembangunan Keluarga.
“Ketiga bidang tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 yang dulu dikenal dengan istilah KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga atau berganti istilah menjadi bangga kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di era Bapak Hasto Wardoyo menjadi Kepala BKKBN antara tahun 2019 s.d. 2024,”katanya.
“Entahlah, dimasa kepemimpinan Bapak Dr. Wihaji saat ini apakah istilah bangga kencana akan beliau rubah atau tidak. Yang pasti, di era Presiden Prabowo Subianto saat ini ada keberkahan tersendiri bagi BKKBN karena telah berubah menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Pasca menjadi kementerian, tentu program yang diusung BKKBN, apapun sebutannya nanti haruslah diperkuat agar makin kuat,”tegasnya.
Mustakim yang pernah bertugas di BKKBN Pusat hingga pernah menjadi Pelaksana Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk (dirrenduk) juga menceritakan tentang “perjuangan” BKKBN menuju kementerian, hingga baru bisa gol saat ini. Dirinya juga menyebut ada masa-masanya dimana ia pernah ikut sibuk saat dilibatkan dalam tim pembuat Rancangan Undang-Undang Kementerian Kependudukan dan Keluarga Nasional di era pemerintahan Joko Widodo.
“Alhamdulillah, meskipun perjuangan kami saat itu gagal, karena RUU yang kami rancang ditolak DPR RI, rupanya teman-teman di BKKBN Pusat masih terus berjuang agar bisa menjadi Kementerian, dan akhirnya kementerian tersebut baru terealisasi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini,” Urai Mustakim.
Meskipun dirinya sudah bertugas kembali di Sulawesi Tenggara sejak tahun 2020, namun komunikasi dengan BKKBN Pusat masih terus intens dilakukan Mustakim terutama dengan Media Center Pusat yang merupakan wadah dan pusat pemberitaan program bangga kencana level nasional melalui kegiatan Morning Report (MR) secara virtual setiap pagi pada jam kerja.
Berkat MR tersebut, sekitar dua bulan sebelum Pak Prabowo mengumumkan kabinetnya, Mustakim juga sempat tergerak hatinya untuk terus membantu memperjuangkan lembaganya, meski dari jarak jauh, dengan membuat tulisan untuk media nasional berupa artikel dengan judul “Penduduk Banyak Tanpa Menteri, Perlukah BKKBN Jadi Kementerian?” (al. dimuat pada media nasional Semarak.co tgl 6 Agustus 2024).
“Bentuk perjuangan lainnya,” kata Mustakim, “sesuai jarak yang jauh antara Kendari dan Jakarta, ya… dengan berdo’a, He..he..he..” Mustakim sambil tertawa.*
Penulis: Bahtiar/Mustakim dan Tim Halakiemas BKKBN Sultra.
