Afghanistan Belajar Manajemen Kesehatan Ibu dan Anak dengan Indonesia

  • Bagikan

Yogyakarta, sibernas.id – Sebanyak 38 anggota delegasi Afghanistan tiba di Yogyakarta untuk mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kesehatan Ibu dan Anak Serta Keluarga Berencana (Capacity Building on Maternal Health, Children, and Family Welfare Program), Jumat, 4 November 2022.

Pelatihan ini merupakan hibah dari Indonesia kepada Afghanistan melalui Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) Kementerian Keuangan, yang pelaksanaan teknisnya dikawal oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Kegiatan tersebut diselenggarakan di Hotel Santika Yogyakarta 4 – 10 November 2022.

Kepala BKKBN Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo Sp.OG (K) yang membuka kegiatan tersebut secara daring mengatakan, kesempatan ini adalah ajang untuk saling belajar bersama.

Dia pun menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri yang diwakili Direktur Asia Selatan dan Tengah Jatmiko Heru Prasetyo, yang telah menyetujui hibah pelatihan ini serta kepada LDKPI Kemenkeu yang diwakili Leny Andrayani.

“BKKBN juga diberikan tugas tambahan sebagai koordinator penurunan stunting di Indonesia, dengan target angka stunting turun menjadi kurang dari 14 persen di 2024,” kata Hasto dalam sambutannya.

Hasto pun mengajak pemerintah Afghanistan untuk memperhatikan persoalan stunting demi masa depan generasi penerus bangsa mereka yang lebih baik.

Untuk diketahui, Afghanistan saat ini tengah mengalami pergolakan kesejahteraan umum yang berdampak turunnya kesejahteran masyarakat. Apa yang dilakukan pemerintah Indonesia merupakan perwujudan politik luar negeri bebas aktif dan secara hukum merupakan tindak lanjut kesepakatan kedua negara yang telah dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman.

Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memberikan bantuan peningkatan kapasitas pada saat kunjungan Wakil Presiden RI 2014-2019 Jusuf Kalla ke Afganistan pada 2018 dan dapat diwujudkan pada 2022 dalam bentuk pelatihan internasional di Yogyakarta.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X yang diwakili Kepala Dinas Kesehatan drg. Pembayun menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Luar Negeri, BKKBN dan pihak-pihak yang berpartisipasi dalam pelatihan internasional bagi Negara Afghanistan.

“Semoga suasana Yogyakarta yang adem ayem dan kondusif dapat mensukseskan pelatihan penting ini, terutama bagi peningkatan kesejahteraan perempuan dan anak di Afghanistan,” ujar Sri Sultan.

Tidak hanya menerima materi di dalam kelas, peserta juga akan melakukan kunjungan lapangan agar dapat melihat dan mempelajari praktik pengelolaan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana.

Ada enam titik kunjungan lapangan yang dilakukan yaitu Puskesmas Gedong Tengen, RSKIA Sadewa, organisasi perempuan berbasis keagamaan Aisyiyah, Rifka Anisa, RPTA Taman Pintar, dan pengelolaan Usaha Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Akseptor (UPPKA).

Kepala Perwakilan BKKBN DIY Shodiqin mengatakan telah mengkondisikan secara teknis seluruh titik kunjungan lapangan tesebut. Kunjungan lapangan ini disambut antusias peserta pelatihan.

“Tujuan kami memang belajar dengan melihat langsung praktik di lapangan, agar benar-benar dapat kami aplikasikan di negara kami” tutur salah satu delegasi Gulpari Nazari.

Sementara itu, pendamping peserta dari Afghanistan dr. Matiullah menyampaikan rasa terima kasihnya atas terselenggaranya pelatihan ini. Matiullah mengatakan bahwa kondisi ekonomi dan stabilitas sosial ekonomi di negara Afganistan berperan besar atas menurunnya kualitas pelayanan kesehatan di Afghanistan. Hal Ini diperparah dengan kondisi geografis dan persebaran penduduk yang tidak merata.

Oleh karena itu, kata dia, belajar praktik langsunh dengan Indonesia merupakan pengalaman berharga. Apalagi saat ini Afghanistan memiliki angka fertilitas yang cukup tinggi yakni 5,36.

“Peserta pelatihan kami rekrut melalui seleksi dengan cermat, agar peserta mampu menjadikan hasil pelatihan sebagai model pengembangan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana,” kata Matiullah.

Dengan demikian hasil yang diharapkan bagi penerima hibah adalah meningkatnya pengetahuan dan kapasitas regulator atau administrator dalam pengelolaan kebijakan kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana.

  • Bagikan