Kendari, sibernas.id- Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari menandatangani Nota Kesepahaman Bersama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sultra, bertempat di Ruang Rapat Wali Kota, Kamis (30/1/2025).
Kakannwil DJPB Provinsi Sultra, Syarwan menyampaikan pentingnya perubahan fungsi Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Ia juga mengungkapkan bahwa, selama ini Kementerian Keuangan berperan sebatas kasir yang hanya melakukan transaksi pembayaran.
“Namun, seiring waktu, peran tersebut berkembang menjadi lebih kompleks. Kini, Kementerian Keuangan, khususnya melalui IPB, memiliki tanggung jawab untuk melakukan kajian, memberikan rekomendasi, dan pendapat kepada pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan,” ungkapnya.
Dia menuturkan, penandatanganan MoU ini merupakan langkah awal yang diharapkan dapat membentuk komunitas pengelola keuangan negara yang lebih terintegrasi.
Ia juga menyoroti adanya kendala dalam pengelolaan dana daerah, salah satunya terkait dengan Tanda Dapat Masuk (TDM) yang masih tertahan di rekening daerah.
“Saat ini, terdapat sekitar 500 TDM di Sultra, yang artinya dana tersebut belum dapat diakses atau digunakan oleh pemerintah daerah,” jelasnya.
Sementara itu, Pj Wali Kota Kendari, Parinringi mengungkapkan makna penting dari penandatanganan MoU ini. Menurutnya, MoU ini bukan hanya sekadar seremoni, melainkan merupakan bentuk keseriusan dari kedua belah pihak untuk meningkatkan sinergi dalam pengelolaan keuangan.
“Kami berharap penandatanganan MoU ini dapat memberikan dampak yang positif dan strategis bagi Pemkot Kendari, terutama dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Dia mengungkapkan bahwa, tujuan utama dari kerja sama ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam hal transfer dana dari pemerintah pusat, serta meningkatkan kualitas pelaporan keuangan yang lebih akuntabel.
Lebih lanjut, dia mengatakan kolaborasi ini juga akan mendukung kerjasama yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pembangunan nasional dan daerah yang lebih berkelanjutan.
Dia juga menegaskan, dengan adanya MoU ini, Pemda Kota Kendari akan semakin memahami pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang baik.
“Kami percaya bahwa penandatanganan MoU ini adalah langkah awal yang sangat baik untuk membangun kemitraan yang berkelanjutan antara Pemkot Kendari dan Kanwil DJPB Provinsi Sultra,” pungkasnya.
Acara penandatanganan MoU ini disaksikan oleh berbagai pihak penting, antara lain Pj Sekretaris Daerah Kota Kendari, Ketua DPRD Kota Kendari, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari.
