Jakarta, sibernas.id- Komitmen pemerintah dalam mendorong tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien kembali diperkuat melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda).
MoU ini bertujuan untuk mendukung implementasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI). Penandatanganan tersebut dilaksanakan di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/4/2025).
Kegiatan ini menjadi tonggak penting bagi integrasi pengelolaan keuangan daerah berbasis digital, yang memungkinkan pencairan dana mulai dari penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) hingga SP2D dilakukan secara real-time dan tanpa menggunakan kertas (paperless). Sistem ini juga menghubungkan langsung pemerintah daerah dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD), memastikan proses yang lebih efisien dan transparan.
Sebagai tindak lanjut, sebanyak 24 BPD dari seluruh Indonesia turut menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Seluruh BPD yang terlibat telah melewati uji coba sistem dan memenuhi standar teknis yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Peluncuran SP2D Online ini disambut antusias oleh berbagai kepala daerah, termasuk Wali Kota Kendari, Hj.Siska Karina Imran. Wali Kota Siska hadir langsung dalam acara tersebut bersama Gubernur Sulawesi Tenggara dan perwakilan Pemerintah Daerah Konawe. Walikota menilai bahwa sistem ini merupakan terobosan besar yang akan mempercepat layanan keuangan daerah dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi penggunaan anggaran.
“Kehadiran SP2D Online akan memberikan dampak signifikan terhadap percepatan layanan keuangan daerah, sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran,” ujar Wali Kota Siska
Wali Kota Kendari juga didampingi oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kendari, Farida Agustina, yang menyatakan kesiapan teknis Pemkot Kendari untuk mengimplementasikan sistem ini sejalan dengan transformasi digital yang tengah digalakkan. Farida menambahkan, bahwa Pemkot Kendari kini hanya menunggu hasil konsultasi Bank Sultra dengan Kemendagri.
“Untuk SP2D Online, pihak Bank Sultra sedang melakukan konsultasi lanjutan dengan Kemendagri, khususnya Pusat Data dan Informasi (Pusdatin). Selanjutnya, di BKAD kami akan melakukan pengaktifan fitur SP2D Online melalui SIPD,” jelas Kepala BKAD Farida.
Dengan peluncuran SP2D Online ini, diharapkan pengelolaan keuangan daerah semakin efisien, transparan, dan mendukung percepatan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia
