Wabup Konsel Minta OPD Percepat Pembayaran TPP ASN

  • Bagikan
Suasana kegiatan apel pagi dilingkup Pemkab Konsel

Konawe Selatan, sibernas.id – Wakil Bupati Konawe Selatan (Konsel) Rasyid meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat pembayaran tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konsel.

Hal itu disampaikannya saat memimpin Apel Pagi di Halaman Upacara Kantor Bupati, Senin (7/2).

“Saya meminta instansi terkait segera melakukan percepatan pembayaran dengan terlebih dahulu menggelar konsultasi ke Kemendagri dan pihak terkait lainnya tentang persetujuan dan besaran nilai anggaran yang akan dibayarkan, agar janganSuasa ada kata PHP (pemberian harapan palsu) dan menyalahkan Pimpinan Daerah oleh ASN terkait TPP,” perintahnya dihadapan peserta Apel yang terdiri dari staf, eselon IV, III dan pimpinan OPD.

Rasyid juga meminta memaksimalkan nilai besaran yang akan dibayarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan perjanjian ASN yang telah dibuat dan disepakati bersama.

“Kalau ada yang maksimum, kenapa bayarkan yang minimum, yang penting sesuai persyaratan hukum dan fakta integritas yang telah ditandatangani seluruh pimpinan OPD,”imbuhnya

Isi fakta integritas yang telah diteken ASN lingkup Pemda Konsel, diantaranya memerintahkan aparatur menjaga kedisiplinan dan meningkatkan kinerjanya serta yang berdomisili diluar Konsel wajib tinggal di Ibukota Andoolo.

Ini bukan tanpa alasan, kata mantan anggota DPRD Sultra, karena dengan menetap, penghasilan ASN yang di dapatkan bisa memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

“Sekecil apapun anggaran digunakan, dapat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah,”katanya.

Dikesempatan itu jug, ia menyampaikan apresiasinya atas meningkatnyan kedisiplinan ASN termasuk kehadiran saat Apel Pagi, dan berharap terus ditingkatkan

Satu hal lagi yang menjadi atensinya kepada seluruh Aparatur, kata dia, agar predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang pengelolaan anggaran wajib di raih tahun 2022 ini.

 

 

  • Bagikan