Padang, sibernas.id – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar rapat koordinasi Satgas tingkat kabupaten/kota Regional Tiga Tahun 2023 yang berlangsung pada 9-12 Mei 2023 di Sumatera Barat. Rakor bertujuan untuk menguatkan peran Satgas dalam percepatan penurunan stunting tahun 2023 menuju target 14 persen pada 2024.
Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) menekankan tujuh poin penting yang harus dikejar bersama Satgas di seluruh daerah, karena waktu yang sangat terbatas yakni 1,5 tahun lagi dan Satgas juga merupakan ujung tombaknya.
“Di daerah ini yang betul-betul bisa secara hands on menyentuh kepada permasalahan dan menjadikan solusi utamanya dengan kata lain sebagai ujung tombaknya,” kata Hasto saat memberikan sambutannya pada acara pembukaan kegiatan tersebut, melalui daring Rabu (10/05/2023).
Hasto menjelaskan tujuh poin utama yang menjadi sumber-sumber yang bisa mempercepat penurunan stunting, yang harus dicermati oleh para Satgas. Pertama data penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi baduta dan balita di Posyandu, serta data calon pengantin pada aplikasi ELSIMIL. Dikatakannya bahwa Satgas wajib mengetahui data-data tersebut, secara realtime dan tidak menggunakan data yang lama sebagai upaya untuk mendapatkan data yang akurat dan kredibel.
“Ini saya titip pada tim percepatan penurunan stunting, dinas kesehatan, dinas KB, teman teman satgas titip tentang ini. Tadi yang pertama adalah data, yang kedua pendampingan intensif, kemudian yang ketiga adalah bagaimana PMT-nya (Pemberian Makanan Tambahan),” ungkap Hasto.
Terkait PMT, Hasto mengungkapkan sumber dayanya yang harus diawasi oleh Satgas dalam pelaksanaannya dan dipastikan benar-benar tersampaikan tepat sasaran yaitu yang berasal dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas, dari dana desa, PKH (Program Keluarga Harapan), dan pemberian BAAS (Bapak Asuh Anak Stunting).
Poin keempat yaitu bisa menggerakkan seluruh pihak atau konvergensi semua dinas yang berkontribusi seperti Dinas PU, Dinas Pangan atau pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas KB dan lainnya untuk bergerak bersama. Karena katanya, stunting menjadi salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi suatu daerah dan bagian evaluasi untuk mendapatkan Piala Adipura selain kemiskinan ekstrim dan inflasi.
Kemudian yang kelima adalah mini lokakarya tentang stunting di kecamatan dan keenam pentingnya pelaksanaan audit kasus stunting. Terakhir yaitu penggerakan BAAS tadi.
“Yang terakhir yang ketujuh adalah bagaimana menggerakan bapak asuh anak stunting tadi, ini penting sekali karena gotong royong jni menjadi kekuatan yang cukup besar. inilah bapak ibu sekalian saya berharap dengan kegiatan secara pentahelix, semua dikeroyok secara bersama-sama dan memanfaatkan rakor-rakor seperti ini menjadi suatu momentum untuk ngecek yang tujuh hal tadi, bagimana sudah bagus apa belum tambah satu hal bagaimana sistem pelaporan satgas ini supaya selalu real time dan permasalahan selalu ditemukan dengan cepat. Ini beberapa hal yang bisa kami sampaikan,” ujarnya.
Senada hal itu, Sekretaris Utama BKKBN Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si bahwa tujuh instrumen yang telah diungkapkan Kepala BKKBN menjadi basic penting.
“Tetapi sebetulnya tujuh instrumen itu menjadi basic penting kita sudah punya data keluarga beresiko stunting, data itu oleh BKKBN akan di update, diperbaiki,” imbuh Tavip yang juga hadir pada acara tersebut secara luring.
Menurut Tavip, acara ini didesain untuk lebih mengoptimalkan koordinasi dua arah antara narasumber dengan peserta yang berasal dari SATGAS Kabupaten/Kota. Lalu yang kedua menukik kepada persoalan yang dihadapi di lapangan karena konseptual kebijakan dan aplikasi di lapangan ada ketidakberagaman dan dinamika yang cukup tinggi. Sehingga ia mengatakan bahwa persoalan yang kemudian menjadi harapan BKKBN benar-benar bisa dilaksanakan oleh satgas yang ada di provinsi maupun di kabupaten/kota.
Rapat Koordinasi Satgas tingkat kabupaten/kota di tiga regional tahun 2023, dengan tema Penguatan Peran Satgas dalam percepatan penurunan stunting tahun 2023, menuju target 14% tahun 2024. Rakor Satgas dilaksanakan pada tiga regional secara hybrid (luring dan daring). Pelaksanaan Rakor Satgas secara luring akan dilaksanakan di tiga provinsi dengan pertimbangan sebagai berikut; (1) mewakili wilayah Indonesia bagian barat, tengah dan timur; (2) provinsi yang mengalami kenaikan prevalensi stunting pada periode 2022-2023; dan (3) mayoritas jumlah kab/kotanya memiliki prevalensi di atas 14%. Tiga provinsi regional sebagai tuan rumah pelaksanaan Rakor SATGAS di tingkat kabupaten/kota, yaitu Sumatera Barat (9-12 Mei 2023), Kalimantan Timur (15-18 Mei 2023) dan Nusa Tenggara Barat (23-26 Mei 2023).
Untuk regional wilayah barat dipusatkan di Provinsi Sumatera Barat, yang diikuti oleh 15 Provinsi. Untuk Provinsi Sumatera Barat sendiri berdasarkan SSGI (Survei Status Gizi Indonesia), mengalami kenaikan sebesar 1,9% dari 23,3% pada tahun 2021, menjadi 25,2% pada tahun 2022.
Narasumber pada kegiatan ini berasal dari Kemendagri, Kemendesa PDTT, PKB Utama BKKBN, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi, Kepala OPD KB, Camat, dan Kepala Desa. sedangkan peserta yang hadir dalam acara ini adalah berasal dari BKKBN, Bappeda, Kanwil Kemenag, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas PUPR, SATGAS Provinsi, OPD KB Kab/Kota, SATGAS Kab/Kota.
