Samarinda, sibernas.id – Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah se-Indonesia yang pertama kalinya digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN). Bertempat di Istana Negara yang baru. Rakor ini menjadi tonggak penting bagi pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan Indonesia.
Acara yang berlangsung di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kaltim ini dihadiri oleh seluruh gubernur, bupati dan wali kota dari berbagai daerah di Indonesia. Selasa (13/8/2024).
Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari Muhammad Yusup turut hadir memenuhi undangan Presiden bersama sekitar 516 kepala daerah lainnya yang hadir secara langsung, terdiri atas walikota, bupati baik penjabat maupun yang definitif. Sementara, ada 35 kepala daerah berhalangan hadir.
Muh.Yusup menyampaikan bahwa maksud kunjungannya adalah untuk mengikuti rakor mendengar arahan Presiden serta melihat secara langsung Ibu Kota Negara yang baru.
“Ini adalah sebuah sejarah, pertama kali para kepala daerah seluruh Indonesia,baik Gubernur, Bupati dan Walikota, bersama-sama dengan presiden serta menteri kbinet kita menginjakkan kaki di sini, dimana akan menjadi ibu kota nusantara. Luar biasa yah…ini akan menjadi kota modern,” ungkapnya.
Dia juga menyampaikan sebagaimana arahan presiden bahwa istana yang di Jakarta merupakan peninggalan colonial belanda.
“Saat ini kita melihat pembangunan kota modern, infrastrukturnya mulai terbangun, IKN ini akan menjadi kota modern, kota yang berada di tengah hutan yang dibangun dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, memperhatikan ekosistem lingkungan yang tetap terjaga, terus kemudian konsepnya SMART CITY,” ujarnya.
Lanjutnya, IKN ini mengutamakan energy hijau, dimana semua nanti diharapkan bebas polusi dan nantinya menggunakan kendaraan listrik. Ini investasi yang tidak sedikit dan untuk masa depan bangsa.
Yusup juga menyampaikan beberapa point penting arahan presiden, diantaranya.
“Untuk mempercepat pembangunan di Indonesia, presiden mengharapkan realisasi APBD jangan ditunda-tunda, karena mengingat sampai saat ini belanja APBD itu baru 31 persen, sementara pendapatan baru 38 persen. Dimana besarnya percepatan belanja pemerintah itu akan membuka cukup besar lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan meningkatkan pendapatan masyarakat,” sebutnya.
Arahan presiden lainnya adalah menyukseskan pilkada, menjaga keamanan dan ketertiban dalam pilkada. Dan berkoordinasi dengan Forkopimda.
“Terkait anggaran pilkada agar segera direalisasikan jangan ada hambatan,” pungkasnya.
