Kendari, sibernas.id – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, memimpin apel gabungan Lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra di Halaman Kantor Gubernur Sultra, Senin, 18 Desember 2023.
Hadir dalam Apel Gabungan tersebut, Sekda Sultra, Asisten Setda Sultra, Staf Ahli Gubernur Sultra, Para Kepala OPD Lingkup Pemprov, Para Sekretaris Dinas, Para Kepala Bidang Lingkup Pemprov Sultra, Pejabat Fungsional dan seluruh staf Pemprov Sultra.
Pj. Gubernur Sultra Andap dalam amanatnya menyampaikan beberapa hal, Pertama, minggu lalu saya tidak melaksanakan apel karena Sabtu dan Minggu saya berada di Bau-Bau dalam rangka pengendalian inflasi, kemudian hari Seninnya ke Jakarta karena ada kegiatan Biro ekonomi dan juga kegiatan Dinas Pariwisata untuk menerima hadiah dari Kementerian terkait.
“Dalam apel gabungan pagi ini saya sampaikan kembali, sebagai pertanggungan jawaban saya kepada rekan-rekan secara keseluruhan khususnya kepada para masyarakat di seluruh Sulawesi Tenggara sehingga ada tiga aspek yang dinilai yaitu pertama aspek Pemerintahan dengan 6 indikator,”ungkapnya.
Yang kedua, lanjut Andap aspek pembangunan ada 6 indikator dan ketiga aspek kemasyarakatan dengan empat indikator jadi secara keseluruhan 3 aspek dan 16 indikator.
“Saya harapkan masing-masing untuk legal standing sehingga kedepannya pemerintahan ini berjalan sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat,”harapnya.
Ia menambahkan, dari pelaksanaan tugas selama triwulan pertama tahun 2023 terdapat 5 catatan, Pertama, Aspek Pemerintahan melaksanakan urusan pemerintahan wewenang daerah, kita tahu daerah kita kaya dengan sumber daya alamnya tetapi ada yang merupakan kewenangan kita karena berbicara perizinan itu berada di pusat tetapi berbicara mengenai pajak permukaan air itu adalah tanggung jawab kita.
Kedua, menyangkut masalah RT/RW kemarin kita sudah selesaikan untuk draft rancangan tata ruang di tempat kita tetapi masih ada satu catatan yaitu menyangkut pulau kawi-kawula kita berebutan dengan Sulawesi Selatan.
Ketiga, Pedoman penyusunan APBD tahun 2024 Permendagri nomor 15 tahun 2023 yang selesai pada tanggal 14 Oktober artinya kemarin Oktober November itu masih kita membahas anggaran.
Keempat, aspek pembangunan dengan indikator penerapan pemerintahan yang baik dan bersih tapi ada salah satu kepala daerah kita yang diamankan oleh aparat penegak hukum ini menjadi pemaknaan dan pembelajaran kita semua bahwa segala sesuatunya kita dicatat sehingga mari saling mengingatkan dalam kebaikan
Dan kelima, rencana tanggap darurat ini merupakan aspek kemasyarakatan pada indikator kebijakan mitigasi penanggulangan bencana PMK longsor, banjir dan kebakaran kemarin saya sudah tetapkan untuk status bencana artinya kita bisa menggelontorkan dengan anggaran.
“Karena di luar sana banyak saudara-saudara kita yang prihatin dan menghadapi kekeringan ditempat lain yang di luar kota Kendari. kemudian berikutnya saya sampaikan ada beberapa item yang merupakan tugas pokok dari masing-masing kepala dinas dari masing-masing perangkat daerah itu sudah ditentukan tetapi di dalam pengisiannya sebagai pertanggungjawaban masih tidak terupdate sehingga tidak terisi dengan baik,”ungkapnya.
Ia menambahkan, merupakan gambaran kinerja kita, jadi kinerja berbasis anggaran itu sebagai pertanggungjawaban kita, jangan sampai nanti akan datang ada temuan, untuk kepala perangkat daerah dicek bulan Januari sampai Desember ini segera diperbaiki kalau tidak bisa ya sudah dananya dikembalikan ke negara.
Ia mengatakan, dalam implementasi tugas kita ada delapan arahan bapak presiden dan enam kebijakan dari bapak Mendagri sebut saja yang disampaikan oleh bapak presiden pada tanggal 17 Januari 2023 saat rapat koordinasi nasional, para kepala daerah jadi bulan Januari.
“Ketika saya bekerja referensi mencari dasar apa yang harus kita kerjakan sehingga presiden mengarahkan 8 hal tersebut: pertama kendalikan inflasi, pantau langsung harga di lapangan. hati-hati mengatur tarik baik PDAM angkutan umum, kedua turunkan kemiskinan, ketiga turunkan stunting, keempat perhatikan investasi, jangan ada izin yang berbulan-bulan,”katanya.
Kemudian, kelima pastikan APBD dibelanjakan untuk produk-produk dalam negeri, belajar di Kementerian Hukum dan HAM kebetulan di dalam pengelolaan indeks pengelolaan penggunaan dalam negeri produk dalam negeri itu peringkat satu.
Keenam Kabupaten/Kota, harus mulai mendesain kotanya dengan baik sehingga memiliki diferensiasi dan memaksimalkan potensi daerah jadi setiap daerah harus ada kekhususan kemarin kalau kita melihat kunjungan bapak presiden ke suatu tempat beliau mengatakan pembangunan satu daerah ini disesuaikan dengan partai politik.
Ketujuh jaga stabilitas politik dan keamanan menuju pada pemilu 2024 dan pemilihan 2024, berbicara pemilu nanti sebentar lagi tanggal 14 Februari kita akan melaksanakan pemungutan suara
Dan kedelapan, jamin kebebasan beragama, jangan sampai konstitusional kalah oleh kesepakatan mari kita laksanakan amanah dari pembukaan undang-undang dasar negara republik Indonesia khususnya pada alinea ke-4.
Selain itu, dia juga menyampaikan 6 arahan Mendagri RI yaitu menjaga stabilitas harga pangan dan jasa secara nasional, pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting agar tepat sasaran, fasilitas pelaksanaan pemilu dan pilkada, dukungan pelaksanaan proyek strategi nasional dan percepatan realisasi target pendapatan dan belanja APBD
“Saya juga mengapresiasi capaian keberhasilan diraih yaitu tanggal 17 Oktober 2023 juara 3 pemanfaatan mail multi domain tingkat Pemprov. yang disampaikan oleh Kominfo, pada tanggal 7 November 2023 kita sudah mampu mengkonsolidasikan pengadaan aspal Buton, pada saat itu saya menandatanganinya di Muna Barat tidak pernah dikasih masuk di e-katalog, pada 21 November peringkat ketiga anugerah registrasi tahun 2023 kategori pemerintah daerah provinsi yang disampaikan oleh Kementerian Hukum dan HAM,”ungkapnya.
Lanjut, kemudian tanggal 25 November di dalam rangka pengendalian inflasi kita melakukan penanaman holtikultura sebanyak 2,7 juta, secara serentak oleh pelajar SMA/ SMK yang dipusatkan di Konawe dan ini dapat rekor muri, 1 Desember 2023 peringkat ketiga pembina produktivitas tenaga kerja kategori kecil dari Kementerian Ketenagakerjaan, tanggal 11 Desember kita terbaik pertama kategori wilayah pusat pertumbuhan industri dari Kementerian Perindustrian, dan terakhir 15 Desember kita Provinsi terbaik bangga berwisata di Indonesia tingkat nasional dari Kemenko Marves kita mendapat 3 piala secara nasional
Selain itu, penyampaian cuti Natal dan tahun baru ada Keputusan Presiden (Keppres) nomor 8 tahun 2023 atas perubahan tentang cuti bersama ASN tahun 2023 ada SKB 3 Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri PANRB tentang hari libur dan cuti bersama tahun 2024.
“Terakhir dalam kesempatan ini, ada harapan dan rencana tindak lanjut kedepannya, sebagai organisasi besar kita susun rencana yaitu: pertama mari kita akhiri tahun anggaran 2023 dengan baik dan tidak ada celah, mari kita jaga aset kita dengan baik, terdapat banyak catatan yang harus kita perbaiki bersama di era disrupsi ini kita harus bergerak cepat sehingga dapat mengeksekusi dengan cepat,”ungkapnya.
Sehingga, tambah dia, mari kita layanan masyarakat dengan baik, kita sama-sama pelayan masyarakat, pesan saya jadilah instan ASN yang bermanfaat secara positif bagi rakyat di seluruh Sulawesi Tenggara.
“Sebelum akhir tahun anggaran 2023, nanti Sekda dan Perangkat Daerah nanti kita akan sampaikan kekurangan kita dan meminta maaf kepada masyarakat dengan komitmen lebih baik lagi, susun resolusi atau proses internalisasi dan mari kita satukan hati dan pikiran kita teguhkan komitmen kita 2024, dan mari kita perbaiki kita harus lebih baik lagi sebelumnya bagi rekan-rekan yang merayakan saya sampaikan selamat hari Natal 2023 dan untuk rekan-rekan secara keseluruhan selamat tahun baru, semoga segala sesuatunya akan baik, sehat, produktif, lebih aman, kondusif dan di cek harga di pasar-pasar,” tutupnya.
