Kendari, sebernas.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menerima kunjungan kerja (Kunker) pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) masa sidang II 2022-2023 di Provinsi Sultra, bertempat di Aula Merah Putih Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Jumat 16 Desember 2022.
Rombongan Komisi IX DPR RI tersebut yang diterima oleh Penjabat Sekretaris Provinsi Sultra Asrun Lio mewakili Gubernur Sultra Alim Mazi, adalah Darul Siska, Mardiyanti Aksa, Achmad Zamzami dan Bayu Teja Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Kemnaker RI Ismail, Muchtar Azis, dan RM Wiwing Dewan BPJS Kesehatan Jakarta.
Sementara dari jajaran Pemprov Sultra yang hadir adalah Kepala BKKBN Sultra Drs Asmar dan dari BPJS Ketenagakerjaan Sultra Irsan Sigma Octavian serta Para Kepala OPD Provinsi Sultra.
Dikesempatan itu, Pj Sekda Sultra Asrun Lio menyampaikan, terkait dalam rangka percepatan pembangunan di Sultra, Pemprov memiliki program prioritas dengan akronim AMAN (Ali Mazi dan Lukman Abunawas) yaitu; Sultra Berbudaya, Sultra Beriman, Sultra Cerdas, Sultra Sehat, Sultra Produktif , dan Sultra Peduli Kemiskinan.
Lanjut, program prioritas harmonisasi dengan kebijakan pembangunan nasional. Menurutnya, pendekatan yang digunakan dalam menjalankan keseluruhan program di sebut Konsep Pembangunan Gerakan Akselerasi Pembangunan Daratan dan Lautan atau yang disingkat ‘Garbarata’.
“Selain itu, dari sisi pertumbuhan ekonomi tahun 2021 Sultra bertumbuh 4,10 persen, yang sebelumnya mencapai 0,65 persen akibat dari dampak pademi-19 tahun 2020. Sebelum dampak Covid melanda negara, termasuk Sultra, pertumbuhan ekonomi cukup kuat yang berada pada angka 6,50 persen,”ungkapnya.
Sementara angka pengangguran terbuka berhasil diturunkan 3,9 persen, kemudian ketimpangan pendapatan tahun 2021 masih berkisar pada angka 0,3 yakni tercatat 0,390, angka ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan penduduk daerah sudah tergolong sedang.
Sedangkan, dari sisi produksi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan masih tetap memberikan kontribusi paling dominan terhadap PDRB Sultra yakni 23,80 persen.
“Data ini memberikan pesan bahwa lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan harus terus mendapatkan perhatian, karena tumpuhan hidup bagi sebagian besar masyarakat Sultra berada pada komponen tersebut,” ujarnya.
Komisi IX DPR RI yang membidangi tentang ketenagakerjaan dan kependudukan kesehatan berkunjung ke Sultra dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai tata tertib pasal 12, pasal 59 ayat 3 huruf E.
Masa reses terakhir diujung tahun 2022 terbagi 3 tim, yaitu tim tujuan Sultra, lainnya ke Nusa Tenggara Barat dan ke Provinsi Lampung.
Adapun tujuan reses dalam rangka menyerap aspirasi dari masyarakat dan Pemprov Sultra yang menjadi bahan masukan pada agenda Rapat Kerja Dengar Pendapat (RKPD), dengan berbagai mitra kami di Komisi IX.
