Kendari, sinernas.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern (Rakornas Wasin) Pemerintah Tahun 2023 secara virtual dengan Tema “Kawal Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi” di Aula Merah Putih Rumah Jabatan Gubernur Sultra, yang diselenggarakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan dibuka secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo yang bertempat Auditorium Gandhi BPKP Pusat, Rabu, 14 Juni 2023.
Yang hadir dalam Rakornas Wasin secara langsung Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Panglima TNI, Kapolri RI, Jaksa Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Para Gubernur, Bupati, Walikota, Para Pimpinan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga Daerah, Para Kepala Perwakilan BPKP, Para Kapolda, Para Direksi BUMN, Jajaran BPKP dan Pejabat terkait
Jajaran Pemprov Sultra Asisten III Administrasi Umum Sekda Provinsi Sultra, Sukanto Toding didampingi Perwakilan Inspektur Pembantu IV Intan Nur Cahya dan Sekretaris Inspektorat Daerah Ariyanto Lamato.
Pada laporan Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, Rakornas hari ini dihadiri 2.718 Peserta yang terdiri dari Pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah, Direksi dan SPI, BUMN, serta Pimpinan APIP Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Eksternal.
“BPKP bersama seluruh jajaran APIP konsisten dalam melaksanakan pengawasan atas berbagai program pembangunan prioritas demi memastikan akuntabilitas serta efektifitas keuangan negara dan daerah serta pembangunan nasional,”ujarnya.
BPKP dan APIP, lanjutnya, terus berupaya melaksanakan pencegahan, kecurangan sejak awal, sehingga momentum keberhasilan pemilihan pasca pandemi, tahun ini BPKP dan APIP intens mengawal program-program pembangunan nasional daerah yang esensial terhadap upaya peningkatan produktifitas ekonomi, kami juga serius mengawal percepatan penyelesaian berbagai program penting dalam hal RPJMD 2020-2024m
“Adapun perioritas pengawasan kami antara lain, pertama mencakup sektor infrastruktur, kedua, pembangunan manusia, ketiga, percepatan perizinan dan tata kelola industri strategis, dan keempat pemberdayaan UMKM. Serta fokus pengawasan akuntabilitas tersebut salah satunya yang tercermin dari agen prioritas pengawasan yang dirilis BPKP setiap tahunannya dan ini merupakan perwujudan bagi seluruh jajaran APIP dalam merencanakan program pengawasan intern dapat semakin konvergen dan komprehensif untuk mengawal pencapaian target-target pembangunan yang telah dituangkan di RPJMD,”terangnya.
Kemudian sambutan Presiden RI, Joko Widodo mengatakan, saat ini pemerintah sedang fokus untuk melakukan peningkatan produktifitas, utamanya menuju Indonesia Emas 2045 disinilah pentingnya peran pengawasan sangat-sangat penting, sehingga bukan hal yang mudah angka sudah ada tetapi tantangannya tidak gampang, kita tau bahwa situasi global tidak mendukung situasi ekonomi dunia
“Saya minta pengawasan itu orientasinya bukan prosedurnya, tetapi orientasinya dihasilkan, yang telah disampaikan Kepala BPKP banyak APBN-APBD berpotensi tidak optimal perlu saya ingatkan banyak semuanya dari pusat dan daerah dalam kegunaan yang namanya anggaran 63% bukan angka sedikit,”pintanya.
“Yang perlu diawasi betul identifikasi masalahnya berikan rekomendasi, damping dan kawal sehingga negara betul-betul anggaran kita produktif, sekali kita bersaing dari negara-negara lain bahwa kita beruntung pertumbuhan ekonomi kita kalau di G20 masuk 2 besar terbaik, sehingga tahun lalu 5,3% trout kita, kuarter pertama tahun ini tumbuh diatas 5,03%, untuk inflasi juga turun diangka 4% ini sudah bagus,”ungkapnya.
