Pemprov Sultra Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang Digelar Kemendagri secara Virtual

  • Bagikan

Kendari, sibernas.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengikuti rapat koordinasi (Rakor) Pengendali Inflasi di daerah yang setiap minggunya dilaksanakan melalui Zoom Meeting yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) di Aula Merah Putih Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sultra, Senin, (12/6).

Rakor secara virtual yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia dipimpin Kemendagri RI Tito Karnavian, dihadiri sejumlah pejabat diantaranya Irjen dan Sekjen Kemendagri, Deputi II Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Nyoto Suwignyo, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Isy Karim, Direktur Statistik Harga Windhiarso Putranto, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi, Kejaksaan Agung Sesjam Dantun, Staf Ahli Panglima TNI Bidang Ekonomi dan Keuangan Brigjen TNI Eko Nur Santo, Satgas Pangan Polri dan para Kepala Daerah seluruh Indonesia, para Forkopimda seluruh Indonesia, serta semua Stekholder yang terkait pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Turut hadir dari Jajaran Pemprov Sultra, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sultra Sukanto Toding, Deputi Kantor Wilayah BI Sultra Adik Afrinaldi, Kadis Disperindag Sultra Sitti Saleha, Plt. Kadis SDA Abu Bakar, Staf Ahli Madya BPS Sultra Muh. Amin, Kadin Provinsi Sultra Sukarni Ali Madia, Kasubdit Indagsi Ditreskrimsus Rico Fernanda, Inspektorat Daerah Sultra, Dinas Sosial, Asisten Manager Bulog, Kabid Dinas UMKM Sultra, Kabid Holtikultura Sultra, Kabid Pelayaran Dishub Sultra dan pejabat terkait

Paparan Materi Mendagri RI, Tito Karnavian, bahwa secara rutin kami selalu update daerah-daerah dan komoditas yang inflasinya terkendali, serta komoditas yang harus kita waspadai dari data yang sudah saat ini untuk daerah-daerah Provinsi, Kota dan Kabupaten

Ia juga mengapresiasi kepada Provinsi Bangka Belitung dengan posisi 2,41% inflasi, Jadi sangat terkendali kemudian dalam Kota ada di Tanjung Pinang sebesar 2,3% dan untuk Tingkat Kabupaten yang terendah Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 2,51%.

Kemudian Paparan BPS tentang indeks perkembangan harga Minggu ke-2 Juni 2023 bahwa BPS pada rilis inflasi pada awal bulan lalu inflasi kita relatif menunjukkan kearah yang lebih baik, juga inflasi dari bulan ke bulan sebesar 0,09% dan tahun ke tahun 4,00%.

Namun, kata dia, perlu diwaspadai terkait dengan inflasi di kelompok makanan, minuman dan tembakau dimana kelompok ini memberikan andil inflasi baik Year on Year (yoy) masih relatif tinggi, terkait hal tersebut dalam kelompok ini sampai dengan Minggu ke-2 Bulan Juni tahun 2023 dari data yang kami peroleh di lapangan baik survei yang dilaksanakan dari BPS sendiri dengan memanfaatkan data akulatif yang dari beberapa Kementerian dan Badan dalam hal ini data SP2KP Kementerian Perdagangan

“Oleh karna itu, kami tercatat bahwa harga komoditas di beberapa Kab/Kota yang relatif naik harganya yaitu daging ayam ras yang terjadi 175 Kabupaten/Kota dilanjutkan telur ayam ras, cabe merah, cabe rawit dan seterusnya. Jadi yang harus diwaspadai Minggu ke-2 bulan Juni ini adalah daging ayam ras, telur ayam ras, cabe merah, cabe rawit, dan ada beberapa bawang putih sementara yang berpotensi menekan inflasi ada di bawang merah, cabai rawit ada di beberapa Kabupaten/Kota,”terangnya.

Ia menambahkan, berdasarkan pantauan harga yang kami lakukan baik di kota-kota IHK maupun data SP2KP Kemendag hampir sama. Dimana daging ayam ras sampai Minggu ke-2 Juni menunjukan tren peningkatan dan ini masih berlanjut dari tren bulan April, Mei sampai dengan minggu ke-2 Juni, faktor penyebab berkurangnya stok ayam potong dari peternak, naiknya harga pakan ayam dan ongkos transportasi maka di bulan Juni ke 2023 masih menunjukan inflasi.

Paparan Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Suwandi, beberapa langkah secara garis besar kami laporkan terkait pengendalian inflasi dan saat menghadapi kondisi ancaman el-nino musim kering yang panjang dan puncaknya menurut data BMKG bulan Juli, Agustus dan hingga berkelanjutan.

“Kami sama konsepnya melakukan daerah yang sentral produksi yang berpotensi mengalami kekeringan kami mendeteksi wilayah-wilayah itu akan berdampak pada produksi nanti, kebijakan Bapak Menteri Pertanian melakukan gerakan percepat tanam minimal 1.000 Hektar per Kabupaten setiap daerah harus mengerahkan menjaga sumber-sumber air, benih-benih pun kita siapkan edarkan termasuk padi kita sudah disiapkan 200 ribu hektar lokasi yang tahan kekeringan yang kualitas harus sesuai dan kering itu juga dilakukan termasuk komoditas cabe, bawang dan lainnya, Asuransi, Kredit Kur dan penyuluhan kelembagaan,” ungkapnya.

Selesai pembahasan dari narasumber dilanjutkan dengan mendengarkan arahan dari Mendagri RI,”Saya sudah sampaikan kepada Bapak Presiden RI beliau menyampaikan boleh naik tapi sedikit, jangan terlalu tajam yang bisa membuat masyarakat menjadi sulit yang bisa memberatkan konsumen tetapi kalau ada kenaikan petani jagung, peternak ayam mereka menikmati karna adanya keutungan yang lumayan kalau kita turunkan mungkin mereka akan susah juga,”kata Mendagri RI.

Sementara itu, penyampaian Plh. Sekprov Sultra, Sukanto Toding, bahwa kita sudah menyimak laporan dari para narasumber, secara nasional inflasi kita terkendali kurang lebih 4% yang ada di beberapa daerah, mengenai indeks perkembangan harga di Sulawesi Tenggara yang kita sudah dengarkan tadi ada 2 daerah mengalami penurunan IPH tertinggi yaitu Kabupaten Buton Selatan sebesar (-5.19%) dan Kabupaten Kolaka Utara sebesar (-8.62%).

“Kita sedikit antisipasi Wakatobi rentang pangan yang disampaikan oleh Mendagri tentang rentang pangan adalah potensi menuju rawan pangan kalau kita melihat kondisi pangan kita akhir-akhir ini ada musim pancaroba atau musim laut,”ungkapnya.

Sehingga, lanjutnya dia, kami juga mengapresiasi Pemerintah Pusat terus mengadakan rapat inflasi mingguan bahwa inflasi merupakan kegiatan penting untuk ekonomi kita.

 

  • Bagikan