Kendari, sibernas.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengikuti rapat koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang setiap minggunya diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) secara virtual, bertempat di Aula Merah Putih Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sultra, Senin, 26 Juni 2023.
Rakor secara virtual yang dilaksanakan serempak di seluruh Indonesia, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri RI Suhajar Diantoro, Direktur Statistik Harga Windhiarso Putranto, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Bambang Wisnubroto, Direktur Pembibitan dan Produksi Ternak Kementan Agung Suganda, Divisi Manajer logistik Perum Bulog, Satgas Pangan Polri, Direktur Pertimbangan Hukum Kejaksaan Agung, Brigjen TNI Eko Nursanto Staf Ahli Panglima TNI Bidang ekonomi dan keuangan, serta diikuti perwakilan pemerintah daerah dan Forkopimda se-Indonesia.
Turut hadir dari Jajaran Pemprov Sultra yakni
Asisten I Bidang Administrasi Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sultra, Karo Perekonomian Sultra, Plt. Kadis SDA Sultra, TGUPP, Polda Sultra, Kadin Sultra, Kabid Angkutan Pelayanan Dishub Sultra, Staf Ahli Madya BPS Sultra, Sub. Koord. Seksi Bapok Disperindag Sultra, Pengawas Perdagangan, Dinas Sosial Sultra, Inspektorat, Staf Distanak Sultra dan Ahli Muda Analisis Perkarantinaan Tumbuhan BKP Kendari.
Paparan Materi oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri RI Sumaharja Wanatoro bahwa inflasi di Indonesia peringkat 130 dari 186 negara di dunia arti Indonesia hari ini adalah negara yang sangat stabil dalam pengendalian inflasinya, harga pangan terjangkau, produksi normal, dibandingkan negara-negara lain.
“Kita berada di posisi jauh sangat baik tentunya ini Bapak Presiden mengakui merupakan kerja keras kita semua mulai dari Rakor inflasi yang setiap hari Senin kita laksanakan ini merupakan indikator kita mengecek keseriusan kita di lapangan ini hasilnya inflasi terkendali,”ungkapnya
Paparan Direktur Statistik Harga, Windhiarso Putranto, menyampaikan perkembangan inflasi tengah tahun bahwa target inflasi pada tahun 2023 yang ditetapkan oleh Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia sebesar 3% plus minus 1% ini sampai bulan Mei yang lalu masih berada dibawah target inflasi. Tingkat inflasi hingga Mei 2023 (secara y-to-d) relatif lebih terkendali dibandingkan inflasi tengah tahun 2022. Jika inflasi bulan Juni 2023 dapat dijaga pada rentang ideal, maka inflasi tengah tahun 2923 akan tetap terkendali.
Lanjutnya, komoditas penyumbang utama kenaikan IPH di sejumlah Kabupaten/Kota sampai dengan Minggu Ketiga Juni 2023 adalah Daging Ayam Ras, Cabai Merah, Telur Ayam dan Cabai Rawit, untuk penurunan IPH di sejumlah Kab/Kota di Minggu ketiga Juni 2023 yaitu bawang merah, beras, cabai merah dan cabai rawit.
Untuk Indeks Perkembangan Harga (IPH) Nasional Minggu ke-3 Juni 2023 ada 10 Kab/Kota dengan penurunan IPH Tertinggi yaitu Provinsi Maluku, Kab. Maluku Barat Daya sebesar (-9,02%), Sulawesi Tenggara Kab. Kolaka Utara (-6,20%), Buton Selatan (-5,31%), Nusa Tenggara Timur Kabupaten Manggara Barat (-4,14), Gorontalo (-3,35), Sumatera Selatan Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (-2,82), DKI Jakarta Kepulauan Seribu (-2,44), Sulawesi Utara Bolaang Mongondow Timur (-2,25), Gorontalo Utara (-2,14), dan Jawa Timur Bojonegoro sebesar -2,13%.
Paparan Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting,Bambang Wisnubroto, bahwa dalam sistem SP2KP Kemendag berbasis data dalam BPS dalam menghitung IHK setiap Minggu, selain itu data-data harga di daerah dibutuhkan dari dinas-dinas daerah maupun dari Satgas pangan dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk membuatku analisa mengenai Perkembangan harga dari tiap-tiap komoditi.
Ia juga memohon dukungan data SP2KP yang berbasis data ada 20 komoditas bahan pangan terpilih, ia memohon dukungan dari pemerintah daerah, terutama dinas yang membidangi perdagangan agar mempersiapkan kegiatan pemantauan dengan terencana dan sistematis dan fokus yaitu 3 hal.
Pertama petugas pemantau adalah ujung tombak dalam menghasilkan data yang berkualitas, Kedua kegiatan pemantauan bukan sekedar tugas tambahan harus dilaksanakan secara berdedikasi bagi pegawai yang ditunjuk dan Ketiga kegiatan pemantauan dilaksanakan mengikuti petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan, data valid sesuai kondisi pasar dan tidak diintervensi.
“Kemudian kebutuhan anggaran pemantauan agar disiapkan mengingat ketersediaan anggaran Kemendag juga terbatas,”katanya.
Penyampaian Asisten 1, bahwa penyumbang inflasi di Sultra ada ikan sehingga ada deflasi di angkutan udara turun, sudah disampaikan Sekjen bahwa ada dua gabungan 2 kota yaitu Kota Kendari dan Kota Baubau, kalau inflasi tahun kalender IPH 1,09% jadi inflasi di Sultra ada di atas nasional ke-4.
“Rakor Minggu pada hari ini saya ucapkan terimakasih hampir semua di wakili mudah-mudahan inflasi kita terkendali, paling tidak sama dengan inflasi nasional karna target tahun ini seluruh Indonesia dibawa rata-rata nasional,”tutupnya.
