Kendari, sibernas.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi di daerah yang setiap minggunya melalui zoom meeting yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) dilaksanakan di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Provinsi Sultra, Selasa, (3/10/2023).
Rakor secara virtual yang dilaksanakan serempak di seluruh Indonesia dipimpin langsung oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri RI Tomsi Tohir, dihadiri sejumlah pejabat diantaranya Plt. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Isy Karim, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Dr. Andriko Noto Susanto, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Epi Sulandari, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Batara Siagian, Sekretaris Jamdatun Raden Febrytrianto, Kasatgas Pangan Polri dan Marsma TNI Suratmin serta semua Stakeholder yang terkait pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Turut hadir dari Jajaran Pemprov Sultra yakni Kadis Ketapang, Karo Perekonomian, Karo Adm. Pembangunan Setda, Deputi Kantor Wilayah BI Sultra Adik Afrinaldi, Perwakilan Bulog, Kadin, Karatina Pertanian Kendari serta Pejabat terkait.
Dalam sambutannya, Irjen Kemendagri Tomsi Tohir menerangkan, adapun 10 daerah dengan tingkat inflasi yang cukup tinggi di Indonesia saat ini yakni Provinsi Bangka Belitung dengan inflasi tertinggi 3,55 persen, Sultra 3,46 persen, Malut 3,34 persen. Selanjutnya DI Yogyakarta 3,30 persen, Maluku 3,1 persen, Kaltim 3,07 persen, Jatim 3,01 persen, Kalsel 2,72 persen, Pabar 2,69 persen dan Jateng 2,49 persen.
Sedangkan 10 provinsi yang angka inflasinya rendah di Indonesia yakni Gorontalo, Sulut, Sulbar, Papua, Jambi, Aceh, Kalteng, DKI Jakarta, Sumbar dan Riau.
“Bagi daerah yang angkah inflasinya masih tinggi tolong ini menjadi perhatian kita semua terutama yang di 10 Provinsi yang inflasinya masih tinggi saat ini,”ungkapnya.
Kemudian, lanjutnya, dengan kehadiran kita pada acara ini inflasi di Indonesia, dapat betul-betul diupayakan agar dapat memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia.
Untuk diketahui, berdasarkan data paparan Irjen Kemendagri tersebut, saat ini angka inflasi di Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 3,46 persen yang dipantau oleh dua kota yakni Kendari 3,30 persen dan Baubau 3,92 persen. Dengan demikian, Provinsi Sultra termaksud daerah dengan inflasi tertinggi di Indonesia dengan urutan kedua.
Sementara paparan Plt. Kepala Badan Pusat Statistik terkait indeks perkembangan harga di minggu ke-4 september 2023 bahwa secara nasional, jumlah Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan IPH naik 2 persen dari minggu sebelumnya.
Komoditas penyumbang kenaikan IPH tertinggi minggu ke-4 September yakni Beras, udang basah, daging ayam ras dan minyak goreng.
Perkembangan harga beras sampai dengan M4 September 2023 belum terlihat tanda-tanda penurunan dan masih terus mengalami kenaikan dan untuk 175 Kab/Kota mengalami kenaikan harga beras yang cukup signifikan.
Lebih lanjut disampaikan, inflasi September 2023 terjadi inflasi bulan ke bulan yakni sebesar 0,19 persen, inflasi tahun ke tahun sebesar 2,28 persen dan inflasi tahun kalender sebesar 1,63 persen.
Inflasi September 2023 menurut wilayah (m-to-m), terjadi di 73 kota mengalami inflasi dan 17 kota mengalami deflasi dan yang mengalami inflasi tertinggi di provinsi Sulawesi Tenggara yakni Kota Kendari sebesar 0,38 persen dan Baubau 0,28 persen.
Komoditas utama penyebab inflasi September 2023 secara (month-to-month) yakni beras, bensin,biaya pulsa ponsel, uang kuliah akademik, rokok kretek filter dan komoditas kelompok volatile foods penyumbang utama inflasi yakni beras, daging sapi, wortel, gula pasir dan ketimun.
Tekanan beras menjadi pendorong pertama inflasi di tingkat konsumen, dimana inflasi bulan ke bulan yakni beras 5,61 persen dan memberikan andil kepada inflasi bulan ke bulan 0,18 persen artinya inflasi beras bulan ke bulan September 2023 ini adalah yang tertinggi sejak februari 2018. Kenaikan harga beras disebabkan berkurangnya pasokan akibat kemarau berkepanjangan dan penurunan produksi karena efek El-Nino.
Sementara itu, Kadis Ketapang Sultra menyampaikan bahwa kondisi inflasi saat ini di Sulawesi Tenggara berada di angka 3,46 persen atau Year on Year dan kondisi inflasi kita masuk di nomor urut 2 secara nasional dari 10 provinsi yang masuk inflasi tertinggi di Indonesia, sehingga perlu menjadi perhatian kita bersama untuk penanganan inflasi di Sultra.
“Upaya pemerintah tidak akan berhenti dalam pengendalian inflasi di Sultra, sehingga perlu adanya upaya yakni Pertama bantuan cadangan pangan pemerintah yang telah kita salurkan bulan September sudah 100 persen, Kedua dinas ketahanan pangan melakukan rapat koordinasi terkait Stabilisasi pasokan dan harga pangan bersama seluruh kadis Kabupaten/Kota untuk memetakan dan merumuskan agar program sigap SPHP siap jaga harga pasar melalui program stabilisasi harga beras dan ketersediaan pasar dan Ketiga sesuai perintah Presiden agar setiap pekan, setiap Minggu sampai dengan Desember 2023 melaksanakan gerakan pangan murah,”ungkapnya.
