Kendari, sibernas.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra ) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi di daerah yang setiap minggunya melalui Zoom Meeting yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) dilaksanakan di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Provinsi Sultra, Senin, (22/1/2024).
Rakor secara virtual yang dilaksanakan serempak di seluruh Indonesia dipimpin langsung oleh Mendagri RI Tito Karnavian, dihadiri sejumlah pejabat diantaranya Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Pudji Ismartini, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Nyoto Suwignyo, Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono, Direktur Pembenihan Holtikultura Kementan Inti Pratiwi, Dirjen PDN Kemendag, Kabid Manajemen Mutu Bulog Yayat Hidayat,Wakasatgas Pangan Polri, Direktur Pertimbangan Hukum Kejaksaan Agung dan Mabes TNI Kolonel Inf Jayusman
Turut hadir dari Jajaran Pemprov Sultra yakni Asisten II Setda, Perwakilan Kantor Wilayah BI, Sekdis Diskominfo, Sekdis ESDM, BPS serta Pejabat terkait.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa perkembangan inflasi tahun ke tahun, Desember 2023 berada di angkah 2, 61 persen (yoy), akan tetapi bagi daerah yang tingkat inflasinya masih tinggi diharapkan untuk mengupayakan pengendalian inflasi sebagai hasil kerja keras kita semua.
Mendagri mengingatkan kepada Pemerintah Daerah dengan bantuan stakeholder terkait perlu melakukan langkah-langkah untuk menjaga agar ketiga komoditas yakni Beras, Daging Ayam Ras, dan Bawang Putih, agar harganya tetap terkendali. sementara di tingkat pusat, mendagri menyebut, antara badan-badan terkait perlu mengambil inisiatif dan koordinasi lebih lanjut mengenai ketersediaan ketiga komoditas tersebut.
Tito berharap inflasi nasional di bulan Januari 2024 bisa berkurang, mengingat tidak adanya hari besar keagamaan seperti natal dan tahun baru kemarin.
“Intervensi Pemerintah Pusat maupun Pemda dalam bentuk bantuan sosial (bansos), bantuan langsung tunai, dan gerakan pasar murah perlu terus digenjot. hal ini dilakukan untuk menekan angka inflasi, terutama membantu rakyat yang tidak mampu memiliki daya beli,” ungkapnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini menyampaikan dalam paparannya, indeks perkembangan harga di minggu ketiga Januari 2024 ini, inflasi beras, cabai merah, cabai rawit, bawang putih, dan daging ayam ras yang relatif tinggi mayoritas terjadi di kota-kota di luar pulau Jawa.
Berdasarkan historis tahun 2020-2023, terjadi inflasi pada bulan Januari relative lebih rendah dibandingkan dengan inflasi bulan Desember dan komoditas pangan bergejolak yang muncul sebagai penyumbang andil inflasi Januari yakni ikan segar, minyak goreng, cabai rawit, bawang merah dan beras.
“Secara nasional, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sampai dengan minggu ketiga Januari turun sebesar 8% poin dibandingkan pada minggu sebelumnya,” ungkapnya.
Adapun 10 Kabupaten/Kota dengan kenaikan IPH tertinggi diluar pulau Jawa dan Sumatera, salah satunya di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Muna barat dengan IPH 2,02 persen dan komoditas andil terbesarnya cabai rawit, bawang putih dan cabai merah.
Ia menyebut, dari 26,37 persen kabupaten/kota di luar pulau Jawa dan Sumatera yang mengalami kenaikan IPH, kenaikan harga tertinggi terjadi di Hulu Sungai Utara dengan IPH 3,93 persen.
“Komoditas penyumbang andil terbesar di 10 wilayah tersebut didominasi oleh bawang merah, daging ayam ras, dan beras,” jelasnya.
Usai mengikuti Rakor Inflasi, Asisten II Setda Sultra menyampaikan tadi kita bersama-sama sudah mendengarkan sejumlah pembicara Rakor Pengendalian Inflasi Daerah bahwa ada dua kabupaten/kota di Provinsi Sultra yang masuk Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi yaitu Kabupaten Muna Barat dan Konawe Selatan (Konsel).
“Beberapa masukan-masukan terkait adanya fluktuasi harga masih berputar-putar di jenis bawang dan cabai serta beras cukup terkendali di Provinsi Sultra saat ini,” ungkapnya.
Kemudian dari Kejaksaan Agung juga menyampaikan pentingnya koordinasi dan kerjasama yang terbangun.
