Yogyakarta, sibernas.id – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengggelar rekonsiliasi pelayanan KB untuk optimalisasi penerapan Sistem Informasi Keluarga (Siga) dan meningkatkan validitas data keluarga.
Melalui aplikasi NewSiga, Perwakilan BKKBN DIY berupaya meningkatkan validitas data pelayanan KB dengan fasilitas kesehatan yang ada di empat kabupaten dan Kota Yogyakarta dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan faskes pelayanan KB yang ada di Kota Yogyakarta baik Rumah Sakit, Klinik Umum yang melayani KB maupun Klinik Khusus KB, serta Praktek Mandiri Bidan, Jumat (10/03/2023).
Pranata Komputer sekaligus pengelola New Siga BKKBN DIY Irfan Munawir mengatakan rekonsiliasi data pelayanan kontrasepsi harus diawali dengan indentifikasi faskes yang melayani KB yang melakukan input mandiri, juga inventarisasi daftar faskes pelayanan KB mendapatkan operasional bulan BOKB. BOKB adalah biaya operasional yang diberikan BKKBN kepada kabupaten/kota melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK).
BKKBN mulai mengembangkan Sistem Informasi Keluarga (SIGA) yang saat ini disempurnakan menjadi New SIGA. New SIGA selain memantapkan juga merupakan integrasi dari sub-sub sistem pencatatan dan pelaporan program Bangga Kencana.
Memperhatikan berbagai tuntutan di atas dan perkembangan pemanfaatan teknologi informasi, perlu dilakukan pengembangan sistem pengumpulan serta pengelolaan data hasil pelayanan KB secara lebih terdesentralisasi.
Pengembangan yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan Basis Data Keluarga Indonesia sebagai sumber data by name by address untuk peserta KB.
Entri data hasil pelayanan KB by name by address diharapkan dapat dilakukan pada tingkat paling bawah yang mendekati sumber data, yaitu tempat pelayanan KB, untuk meminimalisasi adanya duplikasi dan kerancuan data hasil pelayanan Keluarga Berencana.
Selanjutnya Irfan memaparkan analisis perbedaan data tempat pelayanan KB yang ada tercatat pada New SIGA dengan sumber data lain diantaranya dari Dinas Kesehatan, Ikatan Bidan Indonesia DIY maupun Kabupaten/Kota, dan dari Pokja Keluarga Berencana untuk Data Faskes Pelayanan KB dan data dari komponen terkait untuk data Kelompok Kegiatan, dari yang ditanggapi oleh peserta dari Faskes, Dinas pengampu KB, dan PKB yang memiliki fakses pelayanan KB di wilayah kerjanya.
Perbedaan data bisa terjadi karena kesalahpahaman pencatatan praktek bidan yang berjejaring yang hanya dicatat jejaringnya saja dengan data keseluruhan praktek bidan di Dinas Kesehatan.
Sementara data layanan KB oleh beberapa faskes tercatat kosong juga diklarifikasikan, sebagian karena memang faskes tersebut tidak melayani KB atau dulu pernah melayani tetapi kini tidak lagi melayani KB.
Terhadap faskes tersebut semestinya datanya dapat dinonaktifkan pada sistem sehingga tidak terhitung dalam cakupan laporan yang sedang berjalan, kemudian kika ternyata faskes tersebut melayani KB maka perlu rekonsiliasi data layanan.
Kegagalan dalam memahami alur “siklus data” NewSiga dalam penginputan data layanan KB juga dapat memperbesar data Unmet need (pasangan usia subur yang membutuhkan kontrasepsi tetapi tidak terlayani), menjadi lebih besar dari Unmet need yang sebenarnya. Oleh karenanya juga ditekan untuk perlunya dilakukan refreshing teknis penggunaan dan analisis data Newsiga bagi para petugas pengelola data NewSiga.
Penanggung jawab Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi (Adpin) BKKBN DIY Rohdhiana Sumariati yang mewakili Kepala Perwakilan BKKBN DIY saat menutup kegiatan rekonsiliasi data ini mengharapkan setiap kesulitan dalam proses input dan pelaporan data hasil layanan KB dapat dikomunikasikan dengan aparat di dinas pengampu KB setempat dan Perwakilan BKKBN supaya dapat segera ditangani agar akurasi data New SIGA dapat dipertahankan dan ditingkatkan.
BKKBN berhasil mendayagunakan personil Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) yang ada sampai tingkat kecamatan dan desa serta Kader di desa-desa sehingga memiliki data base keluarga yang lengkap, akurat, serta ter-update karena diperoleh dengan pendataan dari rumah ke rumah (door to door) oleh para kader sehingga diperoleh data kondisi keluarga per rumah tangga yang lengkap by name by address.
Ketersediaan data ini bahkan diakui oleh Instansi lain yang menggunakannya dalam program pengentasan kemiskinan. Data tahapan kesejahteraan keluarga (Pra Sejahtera sampai Sejahtera plus) diakui akurat dan tepat untuk penyaluran bantuan sosial.
Perlu ditambahkan bahwa selain perolehan data secara rutin tersebut, berdasarkan amanat perundangan BKKBN setiap lima tahun sekali melaksanakan Pendataan Keluarga (PK) secara nasional dengan sistem pendataan sensus.
Tidak hanya data dari rumah tangga, PKB pun mengumpulkan data layanan kontrasepsi dari fasilitas kesehatan (faskes) yang melayani KB yang ada di wilayah kerjanya. Sehingga walau bukan instansi yang melakukan pelayanan kontrasepsi, BKKBN memiliki data penggunaan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang selalu terupdate.
Seluruh data tersebut baik data kondisi keluarga, kelompok-kelompok kegiatan binaan BKKBN, serta data pelayanan KB dari faskes dilaporkan secara berjenjang dan berkala sebagai data rutin dalam jejaring data base sehingga siap dimanfaatkan oleh pemerintah daerah maupun instansi pusat yang membutuhkannya.
