Kendari, sibernas.id – Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri-RI) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual yang diikuti oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra), Forkopimda Sultra, Kadin Sultra, Bulog dan lembaga lainnya, Sabtu, (27/5).
Rakor tersebut dipimpin langsung Mendagri RI Tito Karnavian. Ia mengatakan, inflasi yang terjadi kini merupakan dampak pandemi coronavirus disease (covid-19) yang terjadi kurang lebih 3 tahun terakhir.
“Dampak dari covid-19 ini luar biasa seluruh aktifitas tergganggu dan sebagian berhenti hal ini menyebabkan keterpurukan ekonomi baik ditingkat petani, nelayan, pedagang sampai pada industri dan pabrik. Olehnya itu kami meminta kepada seluruh jajaran yang terkait di daerah untuk fokus mengendalikan inflasi,”terangnya.
Sementara itu Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Sultra, Anton Timbang saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon mengatakan, inflasi bukan sesuatu yang harus dihilangkan tetapi harus dikendalikan. Upaya yang bisa dilakukan yakni menjaga ketersediaan barang serta memastikan distribusi barang lebih lancar.
“Mengenai inflasi di Sultra saat ini sekitar 5,30% ini disebabkan beberapa faktor yakni transportasi, makanan dan minuman, pada dasarnya disebabkan tingginya permintaan dan stok terbatas pada sisi konsumen inflasi dapat menyebabkan menurunnya daya beli tapi pada sisi produsen inflasi merupakan berkah karena mereka mendapatkan harga jual yang lebih tinggi,”terangnya.
Yang harus dilakukan, tambah dia, mengupayakan atau menyegerakan masyarakat untuk memanfaatkan lahan kosong atau lahan pekarangan agar lebih produktif, melakukan kerjasama antara daerah (KAD) dengan daerah produsen untuk memastikan ketersediaan barang yang dibutuhkan.
“Serta melakukan operasi pasar atau sidak untuk memastikan tidak terjadi upaya menahan barang oleh pedagang besar atau distributor dan terakhir melaksanakan pasar murah tujuannya disamping membantu masyarakat yang kurang mampu juga sebagai acuan agar pedagang tidak menaikkan harga tanpa aturan,” ketua IMI Sultra ini.
