Jakarta, sibernas.id – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendorong pembangunan keluarga muda berkualitas saat ini untuk mengisi Indonesia Emas 2045.
“Untuk mencapai visi dan target SDGs 2030, kita harus mengupayakan agar keluarga-keluarga muda berkualitas sebab itu adalah kunci Indonesia Emas atau 100 Tahun Indonesia Merdeka. Oleh karena itu Pembangunan Keluarga adalah pondasi utama tercapainya kemajuan bangsa. Tahun 2025 – 2035 merupakan fase puncak periode bonus demografi yang harus terus dikapitalisasi. Keluarga sehat, produktif, dan berkualitas adalah tujuan Program Bangga Kencana menuju Indonesia Emas 2045. Generasi Milenial dan Post-Milenial adalah sasaran utama Program Bangga Kencana, pola komunikasi harus berubah. Program Bangga Kencana bukan semata-mata KB, namun membangun keluarga secara utuh dalam berbagai dimensinya. Persoalan Stunting masih menjadi problem bagi keluarga Indonesia, BKKBN bertanggungjawab untuk menyelesaikannya,” kata Kepala BKKBN Dr (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) dalam arahan Rapat Koordinasi Teknis dan Evaluasi (Rakortek) Program Pembangunan keluarga bertema “Sinergitas Pusat dan Provinsi dalam Meningkatkan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga dan Capaian Target Proyek Prioritas Nasional Percepatan Penurunan Stunting, di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (08/05/2023).
Hasto juga mengungkapkan terkait dengan Indeks Pembangunan Keluarga atau I-Bangga. Meningkatnya I-Bangga dari 53,57 pada tahun 2020 menjadi 61,00 pada tahun 2024 merupakan sasaran strategis BKKBN dan merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kedeputian Bidang KSPK.
Data 2022 menunjukkan capaian nasional sebesar 56,07, padahal target di Renstra pada tahun 2022 adalah 57. Tahun 2023 targetnya 59.
Provinsi dengan nilai iBangga tertinggi adalah DIY (59,42), Kepulauan Riau (59,39), dan Banten (58,97) sedangkan yang terendah adalah Papua (46,32), Papua Barat (51,45), dan NTT (53,51).
Hasto dalam pertemuan seperti ini, provinsi yang nilainya tinggi bisa sharing ke yang nilainya rendah. Begitu pun sebaliknya karena bisa jadi kendala yang dihadapi NTT dialami oleh DIY, Kepri, dam Banten tapi di sana punya solusinya.
Kemudian Hasto juga menekankan pada hal yang berkaitan dengan Percepatan Penurunan Stunting, diantaranya Pemeriksaan Kesehatan dan Pendampingan Catin serta Audit Kasus Stunting.
Selain itu, tentang keberadaan Poktan (Kelompok Kegiatan). Bidang KSPK ini sangat identik dengan Poktan yang merupakan implementor kegiatan.
“Oleh karena itu, keberadaan dan keaktifan Poktan menjadi urat nadi yang menandakan berjalan-tidaknya Program Pembangunan Keluarga: jika masih berkegiatan maka nadinya berarti berdenyut, tetapi jika keberadaannya dipertanyakan dan apalagi berkegiatan, berarti nadinya sudah tidak berdenyut, dan itu artinya sudah mati”, kata Hasto
“Menurut saya, lakukan kajian dan evaluasi mendalam tentang Poktan ini, apakah masih efektif. Hasilnya bisa digunakan dalam Renstra yang akan datang, kembangkan alternatif pendekatan lain yang lebih bisa diterima oleh sasaran saat ini. Jika pun masih akan menggunakan Poktan, upayakan keberadaan dan laporan Poktan menjadi persyaratan pemerintah kabupaten/kota dalam mendapatkan DAK/BOKB,” ujar Hasto.
Sementara itu Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) BKKBN Nopian Andusti, SE, MT, menyampaikan dalam laporannya mengatakan Rakortek Program Pembangunan Keluarga saat ini merupakan forum evaluasi kinerja program Triwulan Pertama sebagai upaya perbaikan/penyesuaian strategi dalam rangka percepatan capaian kinerja dan realisasi anggaran di tahun 2023.
“Kegiatan Rakortek Program Pembangunan Keluarga ini diikuti oleh pengelola program tingkat pusat dan Pokja Pengampu Program Pembangunan Keluarga di Perwakilan BKKBN Provinsi, yang terdiri dari: (1) Pembinaan Keluarga Balita dan Anak; (2) Pembinaan Ketahanan Remaja; (3) Pembinaan Keluarga Lansia dan Rentan, dan; (4) Pemberdayaan Ekonomi Keluarga,” imbuh Nopian.
Kegiatan ini digelar secara offline di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada tanggal 08-11 Mei 2023.
