Kendari, Sibernas.id – Kedeputian Bidang Pengendalian Penduduk (dalduk) selama 4 hari mulai 9 – 12 September 2024 menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (rakortek) program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (bangga kencana) Bidang dalduk ke-2 di Grand Sunshine Resort and Convetion Soreang, Bandung, Jawa Barat.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN),Tavip Agus Rayanto, membuka kegiatan tersebut sekaligus menjadi pembicara kunci.
Rakortek diikuti seluruh tim Kedeputian Pengendalian Penduduk BKKBN Pusat dan Tim Kerja Pengendalian Penduduk Perwakilan BKKBN Provinsi se-Indonesia.
“Kalau kita mengikuti arahan dari Bappenas, dalam kebijakan kependudukan, maka progam-program yang berbasis kewilayahan ini jadi penting. Tidak bisa lagi menerapkan kebijakan once for all, satu kebijakan diterapkan untuk seluruh wilayah Indonesia. Karena itu, afirmasi kebijakan menjadi penting untuk wilayah-wilayah. Dengan cara apa, dengan cara mengidentifikasi tantangan-tantangan dan isu-isu di wilayah tersebut,” ungkap Tavip saat memberikan arahan dan penyajian materinya.
Tavip yang juga Sekretaris Utama BKKBN ini menekankan bahwa untuk menyukseskan pembangunan menuntut perubahan mindset. Di sinilah perlunya peningkatan pelaksanaan pembangunan berwawasan kependudukan. Dia mencontohkan penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang belum banyak menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan di daerah.
“Progam Bangga Kencana harus terus diperkuat dengan peningkatan yang lebih inovatif dan inklusif. Pengendalian penduduk melalui program keluarga berencana yang efektif dan edukatif akan memastikan keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan kapasitas pembangunan yang berkelanjutan”, Demikian Tavip menjelaskan.
Sementara itu Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara mengutus Ketua Tim Kerja Pengendalian Penduduknya, Sudirman, untuk menghadiri kegiatan tersebut.
Dari ajang rakortek II tersebut, ada kabar yang sangat menggembirakan bagi jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara karena disela-sela acara pembukaan diumumkan provinsi mana saja yang telah banyak menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)-nya, dan Sulawesi Tenggara (Sultra) berhasil meraih juara II dari 38 provinsi di Indonesia.
Menurut Ketua Tim Kerja Hubungan Antar Lembaga, Advokasi KIE dan Humas (Halakiemas) BKKBN Sultra, Dr.H.Mustakim, yang selama ini dirinya berperan aktif dalam melakukan advokasi ke pemprov dan pemkab/kota dalam penyusunan GDPK, ada beberapa kiat dalam menyukseskan penyusunan GDPK di Sultra sehingga bisa memperoleh piagam penghargaan sebagai juara II nasional. Pertama, keberanian yang harus dimiliki saat memberikan advokasi ke pemda. Advokasi tidak hanya sebatas kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB (DPPKB) saja, harus ke bappeda, sekda dan bila belum cukup ya ke bupatinya juga.
Kedua, beri alternatif jalan agar kab/kota yang minim APBD bisa menyusun DGPK dengan “anggaran minimal tapi hasil maksimal”. Untuk hal ini, Mustakim, berusaha menggandeng dan meyakinkan beberapa dosen yang punya kapasitas dalam penyusunan GDPK agar mau dengan “biaya 30 persen dan keikhlasan 70 persen”.
Ketiga, yakinkan pemprov agar turut menyiapkan anggaran advokasi KIE ke kabupaten/kota yang belum menyusun GDPK. Dengan cara ini, BKKBN Perwakilan menjadi sangat terbantu dalam upaya advokasi ke para pimpinan tingkat kabupaten/kota agar segera menyusun GDPK.
Hadapi tantangan dengan jiwa besar. Kadang tantangan muncul dari internal organisasi sendiri. Seperti yang pernah dialami Mustakim saat lakukan advokasi atau seminar penyusunan GDPK ke kabupaten/kota yang seringkali harus naik angkutan umum atau kendaraan pribadi ke kabupaten/kota ketika yang dikerjakannya dianggap “bukan pekerjaan kantor” hanya karena tidak dibiayai dari anggaran/dipa kantor.*
Penulis: Bahtiar dan Tim Halakiemas BKKBN Sultra.
