Baubau, sibernas.id – Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Tahun 2026 yang mengusung tema “Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat.”
Kegiatan ini resmi dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI), Ribka Haluk, bertempat di Villa Nirwana, Baubau, pada Senin, 14 April 2025.
Turut hadir dalam acara tersebut Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, Wakil Gubernur Sultra Hugua, anggota DPD RI dapil Sultra, jajaran Forkopimda Provinsi, para kepala daerah se-Sultra, Ketua DPRD kabupaten/kota, Kepala OPD Provinsi, serta para Kepala Bapperida se-Sultra. Wali Kota Siska didampingi Wakil Wali Kota Kendari Sudirman, Ketua DPRD Kota Kendari Laode Muh. Inarto, Pj Sekda Kota Kendari Amir Hasan, serta sejumlah Kepala OPD Lingkup Pemkot Kendari.
Dalam arahannya, Wakil Mendagri RI Ribka Haluk menekankan pentingnya harmonisasi antara perencanaan pembangunan daerah dengan visi nasional yang selaras dengan program prioritas Presiden Prabowo.
Ia menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi daerah harus terintegrasi dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional.
Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, menegaskan bahwa program pembangunan daerah harus menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
“Pelayanan publik yang diinginkan masyarakat harus kita dukung. Saya akan mengawasi pengelolaan keuangan daerah agar tidak ada lagi pemborosan,” tegasnya.
Ia juga mendorong para kepala daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita harus bisa mandiri. Jika kita mandiri, maka kita tidak lagi bergantung pada dana transfer pusat,” ujar Gubernur.
Untuk mencapai kemandirian tersebut, Gubernur meminta seluruh kepala daerah agar menerapkan regulasi yang mewajibkan kontribusi perusahaan dalam peningkatan PAD.
Adapun sektor prioritas pembangunan Sultra meliputi pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan infrastruktur.
Sementara itu, Kepala Bapperida Provinsi Sultra dalam laporannya menyampaikan bahwa terdapat 49 usulan prioritas hasil desk wilayah yang akan menjadi fokus pembangunan daerah ke depan.
Acara ditutup dengan peluncuran Rencana Induk dan pengenalan Penerapan Pembangunan Ekonomi Biru Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025–2045.
