Berikut Arah Pembangunan Pemkot Kendari Yang Tertuang Pada KUA PPAS 2022

  • Bagikan
kua
Wali Kota Kendari, Sulkarnain saat menyerahkan dokumen KUA-PPAS APBD Kendari 2022 kepada DPRD Kendari untuk dibahas dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Kota Kendari, Jumat.

Kendari, Sibernas.id – Pemerintah Kota kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada DPRD Kendari.

Wali Kota Kendari H Sulkarnain Kadir, menyebutkan bahwa dalam dokumen KUA PPAS APBD 2022 tersebut dijelaskan bahwa arah kebijakan pembangunan pada tahun 2022 masih fokus pada peningkatan daya saing ekonomi.

“Arah kebijakan pembangunan tersebut tertuang dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” kata Sulkarnain usai menyerahkan dokumen KUA-PPAS APBD Kendari 2022 kepada DPRD Kendari untuk dibahas dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Kota Kendari, Jumat.

Selain pada penibngkatan daya saing ekonomi kata wali kota, yang juga menjadi arah pembangunan pemerintah adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Termasuk optimalisasi pelayanan publik yang berbasis pada informasi teknologi dan penataan kota berbasis ekologi,” katanya.

Wali kota mengaku, dokumen KUA PPAS APBD Kota Kendari tahun 2022 yang telah disusun tersebut berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kota Kendari yang telah disingkronkan dengan Rencana kerja Pemda Sulawesi Tenggara dan pemerintah pusat.

“Adapun tema pembangunan Kota Kendari tahun pada 2022 mendatang adalah pemulihan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, penataan kota, optimalisasi pelayanan publik dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) menuju kota layak huni,” kata wali kota.

Wali kota juga menyebutkan bahwa ringkasan dari KUA PPAS APBD tahun 2022 terdiri dari Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp1,171 triliun dan belanja daerah diproyeksi sebesar Rp1,504 triliun serta pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp137 miliar.

  • Bagikan