Oleh Muhammad Aqil Al Munawwar
Papua Barat merupakan wilayah yang sebelumnya dikenal sebagai Papua Belanda atau Irian Jaya.
Setelah Indonesia mendapatkan kemerdekaannya dari Belanda pada tahun 1945, Papua Barat tetap berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda.
Namun, pada tahun 1963, Indonesia mengambil alih administrasi wilayah Papua melalui proses yang disebut “Pengalihan Kedaulatan Papua”. Pada tahun 1969, melalui “PEPERA”, Papua Barat secara resmi menjadi bagian dari Indonesia.
Sejak pengambilalihan oleh Indonesia, muncul gerakan separatis yang dikenal sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM), untuk menuntut kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia. OPM dan kelompok-kelompok lainnya telah melakukan berbagai aksi perlawanan, termasuk serangan terhadap pasukan keamanan Indonesia.
Pergerakan kemerdekaan ini di sebabkan oleh masalah politik, etnis, dan hak asasi manusia. Konflik Papua Barat telah berlangsung selama beberapa dekade, dengan terjadinya bentrokan antara pasukan keamanan Indonesia dan kelompok separatis. Kekerasan yang terjadi dalam konflik ini telah menimbulkan banyak korban jiwa dan luka-luka di antara warga sipil, militer, dan kelompok separatis.
Untuk mencari penyelesaian damai atas konflik Papua Barat, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dialog dengan kelompok-kelompok Papua. Pada tahun 2001, Indonesia memberikan status Otonomi Khusus kepada Papua Barat dengan memberikan kewenangan lebih besar dalam mengatur urusan internal dan pengelolaan sumber daya alam.
Namun, sebagian penduduk Papua masih merasa belum puas dengan implementasi otonomi khusus tersebut. Selama bertahun-tahun, pemerintah Indonesia telah mengupayakan pembangunan ekonomi dan sosial di Papua Barat untuk meningkatkan taraf hidup penduduk setempat.
Namun, upaya-upaya tersebut masih menghadapi beberapa tantangan seperti ketimpangan ekonomi, kesenjangan sosial, dan akses terbatas terhadap layanan dasar semacam pendidikan dan perawatan kesehatan. Konflik Papua Barat tetap menjadi isu yang kompleks dan rumit. Beberapa insiden kekerasan masih terjadi di wilayah tersebut, meskipun terdapat upaya dari pemerintah Indonesia untuk memperbaiki situasi. Beberapa pihak terus mendorong dialog berlanjut untuk mencapai solusi yang berkelanjutan dan adil bagi semua pihak yang terlibat.
Konflik yang terjadi di Papua Barat ini bisa di manfaatkan oleh Australia, mengingat Australia sendiri pernah mengintervensi konflik Timor Leste dengan alasan militer Indonesia membunuh masyarakat sipil Timor Leste. Jadi, intervensi ini di dasari oleh kemanusiaan. Setelah Timor Leste merdeka Australia terus berlanjut membantu Timor Leste dalam membangun negara barunya.
Namun intervensi dan bantuan Australia ini memiliki niat yang terselubung. Pada tahun 2006 Australia memaksa Timor Leste menandatangani perjanjian laut Timur yang dimana perjanjian itu secara tidak langsung mengizinkan Australia mengeksploitasi SDA minyak dan gas di laut Timor Leste.
Kejadian ini bisa terulang kembali jika sewaktu-waktu Australia secara resmi mendukung dan mengakui pergerakan kemerdekaan Papua Barat, kemungkinan hal ini terjadi sangat besar di karenakan adanya partai politik, individu, dan organisasi di Australia yang mendukung dan bersimpatis dalam pergerakan Papua merdeka.
Hal ini pun dapat menjadi alasan Australia untuk berpihak pada Papua barat, Australia juga bisa menggunakan alasan kemanusiaan untuk mengintervensi konflik ini.
Jika Papua Barat mendapatkan kemerdekaan yang mereka inginkan, dapat di pastikan Australia akan mengeksploitasi SDA Papua Barat dengan mudah, sama seperti yang terjadi di Timor Leste.
Menurut saya, dalam menghadapi situasi seperti ini dan tidak mengulangi kesalahan yang serupa terjadi. Pemerintah Indonesia perlu kritis terhadap negara yang ingin melakukan intervensi terhadap konflik Papua Barat. Sebab, segala bentuk intervensi yang dilakukan oleh negara lain hanya akan memperburuk suatu konflik yang sudah ada.
Selain dari itu, intervensi juga melanggar kedaulatan suatu negara, sebab negara mempunyai hak untuk mengatur urusan dalam negeri mereka sendiri tanpa campur tangan dari negara lain. Mengapa saya tidak membenarkan adanya intervensi dari negara lain ini, dikarenakan adanya intervensi dengan atas nama kemanusiaan. Yang mana, biasa di jadikan alasan oleh suatu negara untuk mengeksploitasi negara lain.
References:
Anugerah, B. (2019). Papua: Mengurai Konflik dan Merumuskan Solusi. Jurnal Kajian LEMHANNAS RI, 40(23), 51–65.
Chairil, T., & Sadi, W. A. (2020). Konflik Papua : Pemerintah Perlu Mengubah Pendekatan Keamanan dengan Pendekatan Humanis. Centre for Business and Diplomatic Studies Binus University, 2(1), 1–8.
El Haq, M. N., & El Islam, M. S. (2020). Australia Sebagai Kekuatan Regional Dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam Di Kawasan Pasifik. Indonesian Journal of International Relations, 4(1), 49–68. https://doi.org/10.32787/ijir.v4i1.117
Madani, A. A. (2018). Penyelesaian Konflik Bersenjata Di Papua Barat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional. Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018.
Rizqulloh, M. Z. (2022). Analisis Penyelesaian Konflik Antara Timor Leste Dan Australia ( Studi Kasus Pembatalan Perjanjian Laut Timor Cmast Antara Timor Leste Dan Australia ). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, January.
******************************************
Penulis atas nama: Muhammad Aqil Al Munawwar
NIM: 202210360311138
Fakultas: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Prodi: Hubungan Internasional
Universitas Muhammadiyah Malang
