Kendari, sibernas.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan sosialisasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Kegiatan ini merupakan agenda rutin mingguan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) melalui Zoom Meeting, dan diikuti jajaran Pemprov Sultra dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sultra. Senin (21/4/2025).
Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan menghadirkan sejumlah narasumber dari kementerian dan lembaga terkait, antara lain Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Prof. Dr. Ir. Nunung Nuryartono, M.Si., Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi III KSP Edy Priyono, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, serta Staf Ahli Menteri Pertanian Suwandi.
Dari Provinsi Sulawesi Tenggara, rakor diikuti oleh perwakilan dari BPS, Biro Perekonomian, Dinas Sosial, Dinas Tanaman Pangan, serta instansi terkait lainnya.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan pentingnya perhatian serius dari pemerintah daerah terhadap program Sekolah Rakyat. Program ini merupakan bentuk pendidikan inklusif yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
“Sekolah Rakyat ini berbentuk asrama atau boarding school. Kebutuhan makan, tempat tinggal, hingga fasilitas olahraga siswa ditanggung negara, mulai dari jenjang SD hingga SMA,” ujar Mendagri.
Mendagri juga menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat berbeda dari Sekolah Unggulan Garuda yang ditujukan bagi siswa berprestasi tinggi. Sekolah Rakyat berorientasi pada peningkatan akses dan pemerataan pendidikan bagi kalangan ekonomi bawah.
“Ini adalah upaya nyata untuk menaikkan derajat masyarakat miskin. Agar anak dari keluarga prasejahtera tidak mewarisi kemiskinan orang tuanya. Kita ingin mereka memiliki masa depan lebih baik,” jelasnya.
Ia pun menginstruksikan kepala daerah untuk segera menggelar rapat khusus, serta meminta Sekda dan Kepala Dinas Pendidikan segera merespons peluang program ini. Legalitas dan kesiapan lahan menjadi aspek penting dalam proses pengajuan pendirian Sekolah Rakyat di daerah.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang ditunjuk Presiden sebagai koordinator utama program ini mengungkapkan, dasar hukum Sekolah Rakyat merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
“Pendidikan adalah rekayasa sosial paling efektif dalam memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat menjadi kebijakan afirmatif untuk menjawab tantangan ini. Ini adalah bagian dari visi besar Indonesia Emas 2045,” terang Mensos.
Saat ini, tercatat sudah ada 356 titik usulan pembangunan Sekolah Rakyat, dengan target pembangunan di 200 lokasi pada tahun 2025.
Dalam rakor ini juga dibahas perkembangan inflasi nasional. Mendagri mengungkapkan bahwa inflasi year-on-year (Maret 2025 terhadap Maret 2024) sebesar 1,03% dan inflasi month-to-month (Maret 2025 terhadap Februari 2025) sebesar 1,65%.
“Target inflasi nasional kita adalah 2,5% plus minus 1%, jadi rentang 1,5% sampai 3,5%. Angka 1,03% masih tergolong aman dan menyenangkan konsumen,” ungkap Tito.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti dalam paparannya menyebutkan, pada minggu ketiga April 2025, terdapat 23 provinsi yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), 14 provinsi mengalami penurunan, dan 1 provinsi tetap stabil. Komoditas utama penyumbang kenaikan IPH adalah bawang merah dan cabai merah.
Secara nasional, harga bawang merah naik sebesar 9,18% dan bawang putih naik sebesar 1,69% dibandingkan bulan sebelumnya. Harga kedua komoditas ini juga tercatat berada di atas rentang Harga Acuan Penjualan (HAP).
Melalui Rakor ini, pemerintah pusat menegaskan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong transformasi sosial melalui pendidikan, khususnya lewat program Sekolah Rakyat.
