Kendari, Sibernas.id – Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), meningkatkan pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas (KB) dalam rangka meningkatkan kualitas hidup warga di kota itu.
“Salah satu alasan perbanyak pembentukan kampung KB bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat Kota Kendari mulai dari gangguan kesehatan, pendidikan, sosial dan ekonomi melalui keterlibatan berbagai lintas sektor,” kata Wali Kota Kendari, pada sosialisasi kampung KB di Kendari, Senin.
Disebutkan, jumlah kampung KB di Kota Kendari saat ini sebanyak 27 titik yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kendari, Kampung KB awalnya merupakan singkatan Kampung Keluarga Berencana kemudian oleh BKKBN Pusat mengubahnya menjadi Kampung Keluarga Berkualitas.
“Awalnya, pembentukan kampung KB ini hanya di satu kecamatan, tetapi kemudian diperluas agar setiap kelurahan memiliki titik atau kawasan yang ditetapkan menjadi kampung KB,” katanya.
Wali kota mengaku telah menginstruksikan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) dan Organisasi Perangkat Daerah sebagai mitra lintas sektoral dan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB untuk turun langsung di lapangan dan menyerap aspirasi dari masyarakat sehingga bisa menjadi dasar pembentukan Kampung KB di suatu suatu kawasan tersebut.
“Dalam kondisi seperti Pandemi saat ini, warga kita sangat membutuhkan pendampingan pemerintah. Mereka butuh pemerintah untuk mendengarkan aspirasinya, dengan harapan bisa diakomodir agar bisa bertahan di masa pandemi saat ini. Saya harap kehadiran kami di masyarakat bisa memenuhi ekspektasi masyarakat. Kami akan berupaya keras untuk mengatasinya,” katanya.
Sementara itu, Kepala DP2KB Kendari, Jahuddin, mengatakan program Kampung KB sangat penting digalakkan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan delapan fungsi keluarga yaitu fungsi ekonomi, lingkungan, agama, sosialisasi dan pendidikan, kasih sayang, perlindungan, budaya, dan reproduksi.
“Karena jika fungsi keluarga bisa ditingkatkan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi yang diberikan, maka akan mendorong tujuan kampung KB seperti meningkatkan kepesertaan ber-KB, menurunkan Unmeet Need, menurunkan angka kemiskinan, mengurangi angka kematian ibu dan anak,” katanya.
Jahudding juga menambahkan bahwa selama melakukan penyerapan aspirasi di masyarakat di kawasan kampung KB, masalah yang dominan seperti masalah anak putus sekolah, maraknya peredaran narkoba, masalah stunting, serta masalah infrastruktur pembangunan seperti drainase, sanitasi, dan pengelolaan sampah (lingkungan).
“Permasalahan dan masukan dari masyarakat itulah yang menjadi dasar bagi instansi lintas sektor untuk melakukan pembenahan,” katanya.
Disebutkan, lintas sektor terkait yang mengambil peran dalam menyelesaikan permasalahan di Kampung KB diantaranya Kantor Kemenag, Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan, Dikmudora, Dinas Koperasi, Dukcapil, PUPR dan Dinkes.
“Indikator keberhasilan kampung KB adalah apabila target yang ingin dicapai telah tercapai dan memaksimalkan delapan fungsi keluarga. Sinergitas lintas sektor melalui komitmen kuat pemerintah, dukungan masyarakat serta kerja keras Pokja Kampung KB menjadi kunci keberhasilan program kampung KB,” pungkasnya.
