Wakatobi, sibernas.id – Satuan Tugas (Satgas) Stunting Perwakilan BKKBN Provinsi Sultra menggelar kegiatan bertajuk “Audiensi dan Koordinasi Bersama Tim Percepatan Penurunan Angka Stunting” di Kabupaten Wakatobi, Rabu (20/3/2024).
Tim Satgas yang turun dari Provinsi sebanyak 3 orang yang langsung dipimpin ketua satgasnya, Adi Supryatno.
Dalam sesi diskusi yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan terkait program penanggulangan stunting, berbagai masalah dan solusi telah dibahas dengan mendalam. Diskusi ini melibatkan perwakilan dari berbagai lembaga dan instansi terkait di tingkat lokal dan provinsi.
Wakil Bupati Wakatobi, Ilmiati Daud, setelah membuka kegiatan juga berkenan memimpin rapat Percepatan Penurunan Stunting tersebut. Dia menekankan pentingnya fokus pada satu data sasaran untuk intervensi yang lebih efektif.
Dalam diskusi, juga dibahas tentang kendala-kendala praktis dalam pelaksanaan program, seperti masalah data, dukungan dari pemerintah desa, dan koordinasi antar-organisasi.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas PPKB) Kabupaten Wakatobi, Safiuddin menggarisbawahi perlunya fokus intervensi pada sasaran yang tepat, seperti calon pengantin, ibu hamil, balita, dan bayi. Namun, dia juga menyatakan bahwa untuk mencapai hal ini, diperlukan data yang akurat dan komitmen dari semua pihak terkait.
Salah satu inovasi yang diumumkan dalam diskusi ini adalah program “One Day One Egg” yang didanai oleh mitra mereka, PT. Adi Matahora, yang bertujuan untuk mengurangi risiko stunting sebanyak 475 anak beresiko stunting.
Sementara itu, Ketua atau Koordinator Program Manager Satgas Stunting Provinsi Sultra, Adi Supryatno menyoroti pentingnya melihat progres dalam penanganan stunting di tingkat lokal, seperti kabupaten Wakatobi.
Dia juga menyoroti beberapa pola intervensi yang telah diusulkan, termasuk pendekatan keluarga berisiko melalui aplikasi ELSIMIL dan pendekatan multisektoral melalui kegiatan TPPS.
Ditempat yang sama, Koordinator Balai Bangga Kencana Kecamatan Wangi-Wangi, Tuti Suwarningsih menyampaikan bahwa kendala seperti keragaman kinerja SDM dan pendampingan TPK menjadi tantangan nyata dalam pelaksanaan program.
Adapun peserta dari Bappeda, Kasim, menegaskan bahwa data merupakan basis prinsipil dalam pelaksanaan program dan menyatakan pentingnya mendapatkan data dari OPD terkait untuk pemetaan program yang lebih baik.
Dalam diskusi tersebut, perwakilan dari PKK juga menyampaikan kolaborasi yang dilakukan antara PKK, Dinas PPKB, dan Dinas Kesehatan dalam pendataan dan intervensi sensitif terhadap stunting.
Dari Dinas Pekerjaan Umum, Rahmat menyoroti pentingnya tindak lanjut terhadap data anak-anak yang berisiko stunting, termasuk pengadaan fasilitas air bersih dan jamban.
Diskusi ini menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dan tingkat untuk penanganan stunting yang lebih efektif. Data yang akurat, komitmen dari semua pihak, dan intervensi yang tepat sasaran menjadi fokus utama dalam upaya mengurangi angka stunting di tingkat lokal dan provinsi.
