Kendari, sibernas.id – Ketua DPRD kota Kendari Laode Muhammad Inarto bersama ketua Badan Perda H Samsuddin Rahim menghadiri kegiatan konsultasi publik rancangan awal RKPD kota Kendari Tahun 2026 di ruang Samaturu Kantor balai Kota Kendari. Jumat, (31/01/2025).
Kegiatan ini dibuka langsung pejabat Walikota Kendari dan dihadiri oleh Pj. Sekda Kota Kendari Sukirman, Pimpinan Lembaga Pusat, Forkopimda Kota Kendari, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD lingkup Pemerintah Kota Kendari, Akademisi, direktur Perumda, Camat se-kota Kendari, dan stakeholder lainnya.
Pada kesempatan ini Pemerintah Kota Kendari juga melaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama mengenai isu-isu strategis pembangunan Kota Kendari tahun 2026.
Penandatanganan ini dilakukan oleh sejumlah Kepala OPD bersama perwakilan media cetak/elektronik, dan disaksikan oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Parinringi bersama Ketua DPRD Kota Kendari, Laode Muhammad Inarto.
Penjabat Wali Kota Kendari, Parinringi mengharapkan, forum ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Isu-isu strategis yang diangkat dalam forum ini mencakup penyediaan infrastruktur perkotaan, pengembangan sumber daya manusia, serta peningkatan daya saing ekonomi.
Selain itu, adaptasi terhadap perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana juga menjadi prioritas penting. Penandatanganan kesepakatan dalam kegiatan ini juga menandai komitmen bersama untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.
“Melalui forum ini, pemerintah berupaya menggali data dan informasi dari masyarakat untuk menyempurnakan rancangan RKPD, yang mencakup skala prioritas pembangunan yang akan dituangkan dalam rencana kerja,” jelas Penjabat Wali Kota.
Terakhir dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perencanaan ini, pihaknya berharap hasil yang diperoleh lebih partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Serta melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan setiap program yang dirancang dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan warga.
“Konsultasi publik ini bukan hanya sekedar formalitas, tetapi merupakan bagian integral dari proses pembangunan yang berkelanjutan di Kota Kendari,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Kendari Cornelius Padang mengatakan tujuan Rancangan awal RKPD untuk memperoleh saran dan masukan awal dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka merumuskan dan menyepakati prioritas pembangunan yang akan dikerjakan pada tahun 2026 mendatang, khususnya isu strategi daerah yang mendesak yang berkembang di masyarakat dan nantinya akan dijabarkan berdasarkan strategi pembangunan dituangkan pada rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026.
“Hasil dari menjadi dasar dalam perumusan kebijakan di tingkat kecamatan, jadi teman-teman camat, menjadikan dasar untuk melaksanakan musrembang di tingkat kecamatan. Kemudian di teman-teman OPD, menjadikan kerangka dasar dalam menyusun rencana kerja tahun 2026, bagi yang terkait program kegiatan termasuk dalam forum perangkat daerah yang akan kita laksanakan sekitar bulan Maret, kemudian musrembang tingkat Kota Kendari akan dilaksanakan bulan April, inilah tahapan mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan. Tentunya RKPD ini yang akan menjadi dokumen yang juga akan disinergikan dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari terpilih,”tutupnya.
