Konawe Selatan, sibernas.id – Wakil Bupati Konawe Selatan (Konsel) Rasyid menginstruksikan kepada dinas Pertanian Perkebunan dan Holtikultura serta kelompok tani Mepokoaso Desa Lamoen dan Motaha Kecamatan Angata melengkapi administrasi untuk menerima bantuan alsintan traktor roda empat.
Diketahui bantuan kepada tiga kelompok tani di desa Laomen dan Motaha tersebut belum diserahkan karena kendala administrasi yang belum dirampungkan.
Hal tersebut terungkap saat pasangan wakil dari Surunuddin Dangga ini menyahuti tuntutan ratusan massa aksi yang tergabung dalam Front Masyarakat Tani Motaha- Lamoen di Kantor Bupati Konsel, Selasa, (1/3).
Masa aksi mempertanyakan kepastian tiga unit traktor bantuan dari Kementerian Pertanian yang digelontorkan tahun 2021, namun saat ini belum kunjung disalurkan kepada kelompok tani di daerah mereka.
Menanggapi masalah itu, Wabup Konsel Rasyid didampingi mantan Kepala Dinas Pertanian Konsel Hidayatullah mengapresiasi kedatangan dan tuntutan hak para petani
“Saya minta kepada Plt Kadis Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura untuk segera melengkapi administrasi yang di butuhkan dalam rangka pendistribusian bantuan tiga kelompok tani tersebut, agar permasalahan ini tidak berlarut-larut panjang” tegas Rasyid di hadapan para pendemo.
Kata mantan anggota DPRD Sultra itu, kelopok tani memberikan batasan waktu untuk menyelesaikan administrasi terkait selama dua minggu dari saat ini Selasa 1 Maret 2022.
“Deadline waktu selama dua minggu ke depan pada pihak-pihak yang terkait untuk menyelesaikannya masalah bantuan Alsintan dari Kementerian,”katanya.
Di tempat yang sama Plt Kadis Kominfo Konsel Hidayatullah memaparkan, dua tahun semasa menjabat mengaku tak pernah mempersulit apa lagi menghang-halangi untuk mendapatkan bantuan apa lagi memungut pembayaran.
“Bantuan alsintan tidak dipungut biaya, dan bantuan tersebut masih tersimpan aman di tempatnya jadi bapak dan ibu tak perlu khawatir,” jelasnya.
Mantan Kadis Pertanian itu mengatakan, kerisauan para pengunjuk rasa dikarenakan kurangnya komunikasi yang terjalin antara pihak dinas TPHP karena selama ini pihaknya tidak ada komunikasi lansung dari kelompok tani calon penerima bantuan tersebut.
Kata dia, administrasi penentuan kelompok penerima bantuan tersebut, ia merasa
kalau tanda tangannya telah disalahgunakan, namun pihaknya tak mempersoalkannya lagi.
“Hanya saya meminta kepada pihak kelompok tani di desa Lameon dan Motaha agar kembali membuat proposal sebagai kelangkapan administrasi dengan harapan tidak ada persoalan di kemudian hari,” jelasnya.
Dia memastikan unit traktor bantuan yang dipersoalkan masih tersimpan dan belum tersalurkan dan pemerintah berkomitmen dalam penyaluran bantuan kepada kelompok masyarakat tani tak dipungut biaya alias gratis.
“Kami juga menyayangkan kenapa baru sekarang ketemu dengan ketua kelompoknya,” pungkasnya.
