Kendari, Sibernas.id – Wali Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Sulkarnain Kadir berhasil meraih penghargaan dari Badan nNasional penaggunalngan bencana (BNPB) atas prestasinya sebagai salah satu daerah terbaik dalam penanganan pandemi COVID-19 di daerah itu.
Penyerahan penghargaan dilakukan langsung Gubernur Sultra, Ali Mazi kepada Wali Kota Kendari, H Sulkarnain Kadir, dalam Rapat Koordinasi dan Penguatan sinergi antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana tahun 2021 yang berlangsung di salah satu hotel di Kendari, Selasa.
Hadir dalam acara itu Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana Lilik Kurniawan beserta jajarannya, unsur Forkopimda, sekretaris daerah provinsi, sejumlah kepala daerah di Sultra, dan para pimpinan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi dan kabupaten/kota se-Sultra.
Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir mengaku, penghargaan yang diterima Kota Kendari merupakan kerja keras semua pihak yang telah bahu membahu menangani COVID-19 di Kota Kendari.
Sulkarnain mengakui senang dan bangga menerima penghargaan tersebut, namun tidak menghilangkan kewaspadaan akan penyebaran COVID-19 di daerah itu.
“Saya tegaskan bahwa ini hasil kerja keras bersama seluruh warga masyarakat Kota Kendari yang sudah berdisiplin mengikuti arahan pemerintah dan mematuhi protokol kesehatan tetapi jangan lengah karena pandeminya belum berakhir,” katanya.
Menurut dia, saat ini pemerintah Kota Kendari sedang mempersiapkan diri menghadapi potensi terjadinya penyebaran COVID-19 gelombang ketiga di akhir tahun.
“Terbayar kerja keras kita selama ini, dengan penghargaan ini semoga teman-teman di lapangan semakin bersemangat dan menunjukkan dedikasinya mengatasi berbagai situasi yang terjadi di Kota Kendari,” pungkasnya.
Untuk diketahui, selain Kota Kendari ada beberapa kabupaten yang menerima penghargaan yang sama dalam kesempatan tersebut yakni Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bombana, dan Kabupaten Muna Barat.
Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi,mengapresiasi upaya Pemerintah Kota kendari dalam penanganan Pandemi COVID-19 hingga menjadi daerah terbaik dalam penanganan dilapangan yang dibuktikan dengan penghargaan yang diterima.
Gubernur menegaskan, upaya penanggulangan bencana tidak semata-mata hanya diperankan oleh BPBD Sultra, tetapi butuh keterpaduan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.
“Oleh karena itu, dalam menjawab tantangan bencana yang semakin kompleks, diperlukan manajemen bencana yang baik, terpadu, dan saling terintegrasi antara lembaga/institusi di semua tingkatan, baik di tingkat pemerintah pusat, maupun di tingkat pemerintah daerah,” kata Gubernur.
Gubernur juga menyampaikan berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2020, Sultra memiliki nilai indeks 157,72 dan dikategorikan berisiko tinggi.
“Atas tingginya risiko tersebut, Pemerintah Provinsi Sultra menempuh sejumlah kebijakan untuk melakukan mitigasi. Langkah-langkah mitigasi tersebut diantaranya berupa penanaman pohon, relokasi pemukman, dan pembuatan tanggul,” kata Ali Mazi, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergi Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Rangka Penanggulangan Bencana di Provinsi Sulawesi Tenggara yang digelar di Hotel Claro Kendari, Selasa (2/11).
Dikatakan, penanaman pohon dilakukan di sekitar daerah aliran sungai (DAS) dan pemeliharaan hutan mangrove sepanjang binir pantai untuk mencegah abrasi. Relokasi pemukiman yang terdampak bencana, baik tsunami, banjir, dan longsor. Lalu, pembuatan tanggul sungai dan tanggul Teluk Kendari.
Sementara itu, Sestama BNPB Lilik Kurniawan dalam sambutannya mengemukakan dalam rangka mengantisipasi bencana, khususnya bencana hidrometeorologi, pemerintah provinsi agar segera memastikan seluruh bupati/walikota melakukan kesiapsiagaan di daerahnya masing-masing.
“Pastikan seluruh OPD provinsi sudah mempersiapkan sumberdaya dalam mendukung kesiapsiagaan, melakukan simulasi, dan menghimpun relawan dan dukungan lainnya,” tegas Sestama BNPB.
Adapun untuk tingkat kabupaten, segera menginformasikan kepada masyarakat mengenai daerah-daerah rawan bencana, memastikan seluruh camat, lurah, dan desa melakukan kesiapsiagaan, OPD segera menyiapkan sumberdaya, dan mengaktivasi pusat pengendalian operasi (pusdalops) di BPBD.
Sestama BNPB menegaskan, harus dipastikan bahwa masyarakat mendapatkan akses informasi tentang kebencanaan. Informasinya sampai ke masyarakat, pesan itu dipahami, dan masyarakat merespon informasi tersebut dengan melakukan evakuasi ke tempat yang aman ketika bencana terjadi.(ADV)
