Jakarta, Sibernas.id – Ketua Seminar Natal Nasional 2024 Thomas Djiwandono mengungkapkan bahwa negara harus mendengarkan gereja yang mewarisi moral Kristiani supaya terhindar dari jurang kesewenang-wenangan dalam mencapai tujuan pembangunan.
Pernyataan tersebut diungkapkan Thomas yang juga sebagai Wakil Menteri Keuangan Indonesia itu saat membuka Seminar Natal Nasional 2024 di Auditorium M.H Rasjidi Kementerian Agama RI, Jakarta, Kamis.
Dia menjelaskan bahwa Seminar Natal Nasional yang melibatkan kalangan akademisi, tokoh dan cendekiawan keagamaan akan membahas secara khusus seputar keimanan, humanisme dan ekologis.
Pembahasan atas tema tersebut menurut dia merupakan salah satu pelajaran moral dari gereja kepada umat Kristiani termasuk juga semua umat beragama lainnya yang harus didengarkan oleh negara.
“Gereja dapat berinteraksi dengan negara mewujudkan misi yang sama salah satunya pola memperbaiki interaksi manusia dan lingkungan hidup berkelanjutan. Gereja tidak bisa bergerak sendiri dalam memberikan wujud nyata untuk menjalankan segala ajarannya maka negara harus mendengar gereja yang mewarisi moral ini,” ujarnya.
Dia menegaskan bahwa hal ini menjadi penting melihat dalam beberapa dekade terakhir isu tentang kelaparan karena kemiskinan, diskriminasi, bencana karena perubahan iklim, degradasi lingkungan hidup akibat pencemaran dan kepunahan keanekaragaman hayati menjadi isu nyata global tak terkecuali Indonesia.
Gereja juga membuktikan keberpihakannya kepada pelestarian lingkungan hidup dan humanisme antarumat beragama sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Istiqlal 2024 yang ditandatangani Pemimpin Tertinggi Gereja Katolik Paus Fransiskus dan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Ummar.
“Jadi nilai-nilai agama harus dimajukan untuk mengalahkan budaya kekerasan, kesewenangan, lingkungan harus dirawat bukan objek eksploitasi tetapi dijaga melalui pendekatan yang adil dan berkelanjutan nilai ini dapat menjadi dasar yang kuat bagi kita berbangsa dan bernegara,” kata Thomas.
Seminar Natal Nasional 2024 Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri HAM Natalius Pigai, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendroprioyono, Pimpinan Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng, akademisi Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyakara A. Setyo Wibowo, Direktur Eco Bhineka Muhammadiyah Hening Purwati Parlan, Aktivis HAM Standley Adi Prasetyo hingga sejumlah tokoh dan cendekiawan keagamaan lainnya
