Kendari, Sibernas.id – Komisi I DPRD Kota Kendari lakukan kunjungan kerja di Kantor Wali Kota Kendari dalam rangka berkoordinasi terkait netralitas ASN pada Pemilihan Kepala (Pilkada) Daerah Tahun 2024, Senin (4/11/2024).
Kunjungan ini dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kota Kendari Zulham Damu didampingi Wakil Ketua Komisi I La Ode Abd Arman serta anggota Komisi Ibantara lain Jumran, Nasaruddin Saud, dan Arwin. Rombongan Komisi I DPRD Kota diterima langsung Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup didampingi PLH Sekda Kota Kendari Hj. Erlis Sadya Kencana di ruang kerjanya.
Ketua Komisi I DPRD Kendari, menuturkan, kunjungan ini dimaksudkan terkait netralitas ASN jelang Pilwali, pihaknya bersama Pj Wali Kota Kendari sepakat bahwa netralitas ASN itu penting untuk menjaga situasi Kota Kendari yang baik karena Pilwali ini merupakan tanggung jawab semua pihak tanpa terkecuali.
“Kita memastikan rekan-rekan ASN untuk berlaku netral dimanapun karena ASN menjadi garda terdepan dalam melakukan penyelenggara pemerintahan maupun pelayanan publik,” jelas dia saat di temui di Kantor Wali Kota Kendari,
Jadi bisa dibayangkan lanjutnya, jika ASN di Kendari tidak berlaku netral. Sehingga Komisi I DPRD Kendari bersama Pj Wali Kota Kendari berkomitmen untuk menjaga netralitas ASN.
Pihaknya pun memastikan ASN tidak menggunakan fasilitas negara maupun fasilitas kedinasan untuk kepentingan mobilisasi salah satu pasangan calon (Paslon).
Sementara itu, Pj Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup mengatakan, kunjungan Komisi I DPRD Kendari terkait netralitas ASN jelang Pilwali Kota Kendari, dirinya boleh dikata setiap hari menghimbau kepada ASN Kendari untuk menjaga netralitas.
“Memang itulah yang harus dilaksanakan ASN bahwa kita harus netral sebagai penyelenggara di daerah karena semua calon-calon kepala daerah kita ini ialah putra-putri terbaik Kota Kendari jika memilih itu hak pribadi,” terang Yusup.
Namun dia mengharapkan ASN lingkup Pemkot Kendari tidak terlibat dalam politisi praktis. Yusup juga telah mengeluarkan surat tentang netralitas ASN. Jadi semua sudah dilakukan terkait himbauan netralitas ASN sampai kepada di tingkat bawah penyelenggara.
Adapun terkait temuan, ada dari temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan sekarang diproses di Kemenpan dan sedang ditunggu hasilnya. Sementara kejadian temuan ini sudah dari beberapa bulan yang lalu.
“Yang jelas jika salah ya ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku,” pungkasnya.
