Kendari, sibernas.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang rutin digelar setiap minggu melalui Zoom Meeting oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Rakor ini berlangsung pada Senin, 23 Desember 2024, di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Provinsi Sultra.
Rakor dipimpin oleh Plh. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bima Arya Sugiarto. Dalam pengantarnya, Bima Arya menyampaikan arahan dari Menteri Koordinator Bidang Pangan pada Rakor sebelumnya, 16 Desember 2024. Kepala Daerah, Sekda, dan dinas terkait diminta untuk melaporkan data luas sawah di luar areal baku irigasi teknis (D.I/D.I.R) yang memerlukan pembangunan. Hal ini sesuai dengan rencana alokasi anggaran tahun 2025 yang difokuskan pada perbaikan irigasi guna mencapai target swasembada pangan pada tahun 2027.
Selain itu, Bima Arya juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap fluktuasi harga barang kebutuhan pokok di pasar, terutama menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2025. Hal ini bertujuan untuk mencegah lonjakan harga yang dapat merugikan masyarakat. “Menjelang Natal dan Tahun Baru 2025, kita harus antisipasi dinamika harga yang terjadi di lapangan,” ujarnya.
Indeks Perkembangan Harga (IPH) bahan pangan pada minggu ketiga (M3) Desember 2024 menunjukkan kenaikan harga bawang merah di 288 daerah/kabupaten/kota, cabai merah di 250 daerah, dan bawang putih di 242 daerah.
Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, dalam laporannya menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2024 beberapa komoditas seperti emas perhiasan, sigaret kretek mesin, kopi bubuk, beras, dan minyak goreng menjadi penyumbang inflasi tertinggi. Komoditas tersebut muncul sebagai penyumbang inflasi minimal lima kali dalam 11 bulan terakhir, didominasi oleh komponen inti.
Sebaliknya, cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras, dan angkutan udara sering menjadi penyumbang deflasi bulanan lebih dari tiga kali dalam 11 bulan terakhir, dengan dominasi dari komponen bergejolak. Pada M3 Desember 2024, sebanyak 32 provinsi mengalami kenaikan IPH, sementara 6 provinsi mengalami penurunan. Komoditas penyumbang utama kenaikan IPH di sebagian besar provinsi adalah cabai merah, daging ayam ras, dan bawang merah.
Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, menjadi salah satu dari 10 kabupaten/kota di luar Pulau Jawa dan Sumatera dengan kenaikan IPH tertinggi pada M3 Desember 2024, berdasarkan data SP2KP Kemendag. Kabupaten ini mencatat perubahan IPH sebesar 3,59%, dengan komoditas penyumbang utama adalah daging ayam ras, bawang merah, dan cabai rawit. Secara umum, di 10 wilayah tersebut, kenaikan IPH didominasi oleh komoditas daging ayam ras, bawang merah, dan cabai merah.
Rakor ini juga diikuti oleh berbagai pejabat penting, di antaranya Plt. Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir, Direktur Bapokting Bambang Wisnubroto, Staf Ahli Menteri Pertanian Suwandi, Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Whisnu Hermawan, perwakilan dari Perum Bulog, serta pejabat dari berbagai lembaga terkait.
Dari jajaran Pemprov Sultra, hadir di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Sultra, Sekdis Dinas ESDM, perwakilan BPS Sultra, Bulog, Karantina Kendari, dan dinas terkait lainnya. Keikutsertaan Pemprov Sultra dalam Rakor ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, terutama menjelang periode liburan akhir tahun.
