Kendari, Sibernas.id – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi, mengatakan Gubernur menyampaikan berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2020, Sultra memiliki nilai indeks 157,72 dan dikategorikan berisiko tinggi.
“Atas tingginya risiko tersebut, Pemerintah Provinsi Sultra menempuh sejumlah kebijakan untuk melakukan mitigasi. Langkah-langkah mitigasi tersebut diantaranya berupa penanaman pohon, relokasi pemukman, dan pembuatan tanggul,” kata Ali Mazi, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergi Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Rangka Penanggulangan Bencana di Provinsi Sulawesi Tenggara yang digelar di Hotel Claro Kendari, Selasa (2/11).
Hadir dalam acara itu Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana Lilik Kurniawan beserta jajarannya, unsur Forkopimda, sekretaris daerah provinsi, sejumlah kepala daerah di Sultra, dan para pimpinan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi dan kabupaten/kota se-Sultra.
Dikatakan, penanaman pohon dilakukan di sekitar daerah aliran sungai (DAS) dan pemeliharaan hutan mangrove sepanjang binir pantai untuk mencegah abrasi. Relokasi pemukiman yang terdampak bencana, baik tsunami, banjir, dan longsor. Lalu, pembuatan tanggul sungai dan tanggul Teluk Kendari.
Gubernur menegaskan, upaya penanggulangan bencana tidak semata-mata hanya diperankan oleh BPBD Sultra, tetapi butuh keterpaduan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.
“Oleh karena itu, dalam menjawab tantangan bencana yang semakin kompleks, diperlukan manajemen bencana yang baik, terpadu, dan saling terintegrasi antara lembaga/institusi di semua tingkatan, baik di tingkat pemerintah pusat, maupun di tingkat pemerintah daerah,” kata Gubernur.
Sementara itu, Sestama BNPB Lilik Kurniawan dalam sambutannya mengemukakan dalam rangka mengantisipasi bencana, khususnya bencana hidrometeorologi, pemerintah provinsi agar segera memastikan seluruh bupati/walikota melakukan kesiapsiagaan di daerahnya masing-masing.
“Pastikan seluruh OPD provinsi sudah mempersiapkan sumberdaya dalam mendukung kesiapsiagaan, melakukan simulasi, dan menghimpun relawan dan dukungan lainnya,” tegas Sestama BNPB.
Adapun untuk tingkat kabupaten, segera menginformasikan kepada masyarakat mengenai daerah-daerah rawan bencana, memastikan seluruh camat, lurah, dan desa melakukan kesiapsiagaan, OPD segera menyiapkan sumberdaya, dan mengaktivasi pusat pengendalian operasi (pusdalops) di BPBD.
Sestama BNPB menegaskan, harus dipastikan bahwa masyarakat mendapatkan akses informasi tentang kebencanaan. Informasinya sampai ke masyarakat, pesan itu dipahami, dan masyarakat merespon informasi tersebut dengan melakukan evakuasi ke tempat yang aman ketika bencana terjadi.
Usai membuka rakor tersebut, Gubernur dan Sestama BNPB didampingi unsur Forkopimda dan sekretaris dsaerah provinsi melepas 20 unit mobil masker yang bertugas mendistribusikan masker di 17 kabupaten/kota se-Sultra.
Pelepasan mobil masker tersebut dilakukan di pelataran kantor Gubernur dengan membawa 450 ribu buah masker. Untuk pendistribusian pertama dilakukan di Kabupaten Konawe Selatan dan Konawe Utara, dan secara bertahap kle seluruh kabupaten/kota.
“Saya selaku Gubernur dan atas nama masyarakat Sultra mengucapkan terima kasih kepada BNPB. Mudah-mudahan bantuan dari BNPB bisa bermanfaat bagi masyarakat Sultra,” kata Gubernur.
