Konawe Utara, sibernas.id – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar kegiatan Sosialisasi Aplikasi Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk (Siperindu), bertempat di Aula Graha Kencana Kantor DPPKB Konut, Senin (6/5/2024).
Kepala DPPKB Sultra Saifullah dalam sambutannya mengatakan, kegiatan sosialisasi aplikasi Siperindu ini merupakan wujud penguatan program bangga kencana.
“Makanya kami mengundang seluruh penyuluh KB se-Konawe Utara termasuk 15 tenaga PPPK formasi 2023 yang baru saja dilantik beberapa hari lalu,”ujarnya.
Dia berharap kiranya seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan seksama dan serius, agar apa yang disampaikan pemateri dapat dipahami.
Dalam pemaparan materinya, Ketua Tim Kerja Halakiemas Perwakilan BKKBN Provinsi Sultra, Mustakim, memberikan gambaran tentang makna, tujuan dan kegunaan aplikasi siperindu, bahwa “Siperindu adalah alat bantu bagi pemerintah dan masyarakat untuk mendapatkan informasi peringatan dini situasi kependudukan serta rekomendasi kebijakan, untuk kesiap siagaan dan respon terhadap program pengendalian penduduk.
Selain itu, Siperindu juga dapat dimanfaatkan sebagai pusat rujukan data perencanaan kependudukan yang terupdate, sebagai sumber data penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK), merupakan status peringatan dini situasi kependudukan, dan bisa menjadi gambaran raport bagi pemerintah daerah.
Pemateri lain, Fitri, adalah salah satu staf Dinas PPKB Konawe Utara yang telah mendapat pembekalan dalam kegiatan TOT yang dilaksanakan oleh Tim Kerja Pengendalian Penduduk Perwakilan BKKBN Provinsi Sultra. Materi yang disampaikan Fitri lebih teknis karena mengajarkan aplikasi siperindu itu sendiri.
Dalam sesi diskusi juga sangat menarik karena banyak masukan maupun pertanyaan dari peserta. Beberapa instansi yang turut menyumbangkan pemikirannya dalam sesi diskusi antara lain BPS, Kemenag, DPPKB, BPJS dan lain-lain.
Dikesempatan itu, peserta dari BPS Konut Etik memberikan masukan tentang keberadaan data yang dikelola BPS.
“Benar, data yang digarap oleh BPS ada yang merupakan garapan BPS sendiri ada juga data dari institusi tertentu,”jelas Etik.
Peserta dari BPJS menanyakan tentang keberadaan slogan BKKBN “2 anak cukup” yang dinilainya seperti bertentangan dengan kebijakan tunjangan anak bagi PNS yang sekarang bisa 3 anak, atau kebijakan bantuan persalinan bagi ibu melahirkan berapa pun jumlah anaknya.
