Kendari, Sibernas.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Dinas Kehutanan Sultra menyelenggarakan Workshop Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir untuk Mendukung Pengelolaan Mangrove Lestari Tahun 2024, bertempat di Hotel Claro Kendari, Selasa (19/11/2024). Kegiatan ini dibuka langsung Sekretaris Daerah Provinsi Sultra Asrun Lio mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto.
Dalam sambutannya, Sekda Sultra Asrun Lio menyampaikan bahwa hutan mangrove memiliki potensi ekonomi dan ekologi yang besar. Selain menjadi habitat berbagai makhluk hidup, hutan mangrove juga berfungsi melindungi wilayah pesisir. Namun, tekanan akibat pembangunan, konversi lahan, dan aktivitas manusia telah menyebabkan degradasi ekosistem mangrove.
“Kerusakan hutan mangrove jika dibiarkan akan menimbulkan kerugian besar, baik secara ekonomi maupun lingkungan,” tegasnya.
Kegiatan ini dihadiri secara virtual oleh Direktur Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove Kementerian Kehutanan RI, serta peserta dari TNI/Polri, OPD Provinsi Sultra, perguruan tinggi, kelompok tani mangrove, dan pegiat lingkungan. Hadir pula sejumlah tokoh, seperti Kepala Balai DAS Sampara, Dekan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan UHO, Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan UHO, serta Direktur Yayasan Hutan Biru.
Ketua Panitia, La Ode Yulardhi, yang juga menjabat sebagai Kabid Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Sultra, dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat kelembagaan Balai Kehutanan Masyarakat Desa (BKMD) serta meningkatkan koordinasi antar-stakeholder dalam pengelolaan mangrove yang berkelanjutan.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dalam memperkuat kelembagaan BKMD Sultra, memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat pesisir dalam pengelolaan mangrove lestari, dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan hasil mangrove.
Sekda Sultra juga menyoroti pentingnya strategi persuasif, edukatif, dan fasilitatif dalam pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan mangrove. Strategi ini meliputi pembinaan, pelatihan pembuatan bibit mangrove, pengolahan hasil mangrove, serta pemberian bantuan usaha terkait.
Menurut data Peta Mangrove Nasional 2023, Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki luas hutan mangrove mencapai 93.564,98 hektare, yang terdiri dari 64.995,53 hektare eksisting mangrove dan 28.609,45 hektare potensi habitat mangrove.
“Keberadaan mangrove sangat vital secara ekonomi, ekologi, maupun pertahanan keamanan. Oleh karena itu, pengelolaan mangrove harus menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan dan dilakukan secara terpadu,” ujar Asrun Lio.
Sebagai wujud komitmen, Pemerintah Provinsi Sultra telah membentuk Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) berdasarkan SK Gubernur Sultra Nomor 614 Tahun 2022. KKMD bertugas mengoordinasikan kebijakan dan program pengelolaan mangrove lintas sektor.
Workshop ini diharapkan dapat mendorong kolaborasi semua pihak, termasuk pemerintah pusat, daerah, akademisi, swasta, dan masyarakat, untuk mengoptimalkan perlindungan dan pemanfaatan hutan mangrove secara lestari.
“Kami berharap kegiatan ini menjadi langkah awal untuk memulihkan ekosistem mangrove dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir,” tutupnya.
