Kendari, sibernas.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan secara rutin oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) setiap minggu. Rakor ini dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting dan dipusatkan di Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Tenggara. Senin (5/5/2025).
Rakor yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, berlangsung dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri di Jakarta. Kegiatan ini turut menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga terkait, di antaranya Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini, Deputi III KSP Edy Priyono, serta Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi.
Dari pihak Pemprov Sultra, Rakor ini diikuti oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Asisten II Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Kepala Biro Perekonomian, perwakilan BPS, perwakilan Bank Indonesia, serta sejumlah perangkat daerah terkait lainnya.
Dalam arahannya, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menyampaikan bahwa Rakor Pengendalian Inflasi rutin digelar setiap awal bulan untuk memantau perkembangan inflasi bulan sebelumnya. Ia menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menangani inflasi, terutama di wilayah yang mencatatkan angka inflasi tinggi.
“Kami berharap daerah-daerah yang tinggi angka inflasinya dapat menjelaskan upaya-upaya yang telah dilakukan serta kendala-kendala yang dihadapi di lapangan,” ujar Tomsi.
Ia juga melaporkan bahwa pada minggu pertama Mei 2025, sejumlah harga kebutuhan pokok mengalami penurunan, seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, gula pasir, daging ayam, dan telur ayam. Tomsi mengimbau seluruh daerah untuk terus berkoordinasi dengan BPS setempat serta merencanakan penanaman komoditas strategis seperti cabai rawit sebagai upaya pengendalian inflasi jangka menengah.
“Pemerintah daerah harus aktif memantau harga kebutuhan pokok, memperkuat cadangan pangan daerah, dan melakukan langkah konkret untuk menekan laju inflasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Pengendalian inflasi menurutnya bukan tugas satu pihak saja, tetapi membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk Satgas Pangan, Kementerian Perdagangan, dan Bulog.
Sementara itu, Deputi BPS Puji Ismartini dalam pemaparannya mengungkapkan bahwa tingkat inflasi pada April 2025 tercatat sebesar 1,17 persen secara bulanan (m-to-m) dan 1,95 persen secara tahunan (y-on-y). Kelompok makanan, minuman, dan tembakau disebut menjadi penyumbang inflasi ketiga terbesar dengan andil inflasi sebesar 0,02 persen.
Komoditas penyumbang utama inflasi April 2025 meliputi bawang merah, cabai merah, tomat, bawang putih, dan jeruk. Sedangkan komoditas yang berhasil meredam inflasi antara lain cabai rawit, daging ayam ras, dan telur ayam ras.
“Harga telur ayam ras hingga minggu pertama Mei 2025 naik sebesar 0,33 persen. Di sisi lain, harga bawang putih turun 1,51 persen dibandingkan April 2025,” jelas Puji.
Ia juga menambahkan bahwa penurunan harga terjadi pada beberapa komoditas strategis seperti bawang merah (turun 6,11 persen), cabai merah (turun 5,06 persen), dan cabai rawit (turun 15,30 persen). Adapun harga minyak goreng merek Minyakita dan gula pasir masing-masing turun sebesar 0,21 persen dan 0,08 persen.
Rakor ini menjadi upaya strategis dalam memastikan koordinasi dan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kestabilan harga, mendukung daya beli masyarakat, serta menjamin ketersediaan bahan pokok di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Sulawesi Tenggara.
